Minggu (10/1) lalu, seperti yang diberitakan di pelbagai media, baik cetak maupun elektronik, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) melakukan inspeksi mendadak di Rumah Tahanan (Rutan) khusus wanita kelas II A Pondok Bambu, Jakarta dan menemukan sebuah fakta yang mencengangkan. Yaitu, terdapatnya fasilitas istimewa dan mewah terhadap Arthalyta Suryani (Ayin), terpidana kasus suap yang divonis lima tahun penjara. Menyaksikan fenomena ini, mengingatkan saya kepada almarhum Prof. DR. Sutjito Raharjo, SH (yang biasa disapa dengn pak Tjip) yang belum genap seminggu (tepatnya Jumat, 8/1/2010) dipanggil Tuhan. Beliau adalah sosok akademisi dan pemerhati penegakan hukum di negeri ini yang kerap mengkritisi kinerja penegak hukum. Kritikan demi kritikannya yang renyah terhadap kinerja penegak hukum dapat dibaca dalam bukunya, “Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia”.

Pasca membaca bukunya tersebut, saya berani menduga, andaikata almarhum Pak Tjip melihat peristiwa buruknya kinerja Kepala Rutan Pondok Bambu tersebut, ia akan menangis pilu. Karena apa yang diduganya terhadap kinerja penegak hukum di negeri ini tepat dan tak pernah berubah demi kebaikan. Karena menurut pak Tjip, penegak hukum di negeri ini bukanlah pelembagaan hukum yang pro-rakyat, karena hukum kerap didefenisikan bukanlah sebagai perangkat tertib sosial yang hanya mengabdi untuk keadilan dan bukan antek-antek peraturan.

Makanya, dalam salah satu opininya yang berjudul, “Penegakan Hukum Mesu Budi” di harian Kompas, Pak Tjip menilai seharusnya penegakan hukum di Indonesia ini harus bersifat mesu budi. Alasannya, karena kita adalah orang timur yang memiliki kultur tersendiri. Dalam khazanah spiritual Timur (jawa), tulis pak Tjip, mesu budi diartikan dengan pengerahan seluruh potensi kejiwaan dalam diri. Sehingga, dengan pengaplikasian ‘mesu budi’ dalam penegakan hukum, seharusnya penegak hukum di negeri ini dapat mengajak publik untuk lebih cerdas dengan mengatakan, menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan undang-undang dan prosedur. (Kompas, 9/1/10)

Jika digabungkan apa yang dikatakan pak Tjip dengan permasalahan hak Ayin yang seharusnya di dalam Rutan, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa kepala Rutan Pondok Bambu hanyalah bagian dari orang yang hanya menerapkan undang-undang dan prosedur. Ia hanya menjalankan undang-undang dan prosedur bahwa Ayin harus menjalani hukuman lima tahun penjara, tapi ia tidak untuk menegakkan nurani hukum yang ada, karena ia masih membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lainnya dalam masalah hak. Tak hanya itu, seharusnya sejak Mahkamah Agung (MA) mengganjar Ayin pada 24 Pebruari 2009 lalu, mestinya Ayin saat ini berada di balik jeruji penjara, bukan rumah tahanan.

Aneh memang, pada beberapa waktu lalu Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM, baru saja mengunjungi Rutan tersebut, namun tidak menemukan seperti apa yang dilihat oleh Satgas PMH. Tentunya, fakta ini melahirkan timbulnya tanda tanya besar. Apakah kepala Rutan Kampung Bambu, Sarju Wibowo sengaja menyembunyikan ruangan istimewa Ayin yang mirip bak kamar putri raja, ketika Patrialis Akbar mengunjungi Rutan tersebut? Apakah benar ada ‘permainan’ mafia yang lebih luas lagi dengan melibatkan banyak pihak, sehingga kondisi yang memilukan tersebut bisa terjadi dengan begitu rapi? Inilah, barangkali, potret penegak hukum yang mengikuti arahan petunjuk yang lebih tinggi, bukan yang mengikuti keinginan hati nurani hukum itu sendiri.

Tugas Penegak Hukum
Pak Tjip dalam bukunya “Hukum Progresif” menguraikan, bahwa buruknya kerja penegak hukum di negeri ini karena masih terjangkit dengan gaya bekerja filsafat liberal. Sehingga pantas, jika akhirnya masyarakat tumbuh dan bergerak sendiri dengan ikatan-ikatan relasional yang bersifat kolektivitas. Hal ini terjadi, karena rasa keadilan bersama telah terusik. Contoh konkrit yang terjadi baru-baru ini pada kasus upaya mengkriminalisasi Wakil Ketua KPK, Bibit-Chandra dan juga kasus Prita Mulyasari.

Fakta kontruksi sosial masyarakat yang relatif lentur (komunal-kolektif) ini nantinya akan semakin sering berhadapan dengan penegak hukum, jika masih selalu berada dalam kotak liberalisme yang kaku, otonom, dan final. Kotak yang notabene sudah dirancangpolakan, seperti kata pak Tjip, ketika para penegak hukum (hakim, jaksa, advokat) menyerap asupan ilmu di Faklutas Hukum: minus empati dan komitmen. Karena itu, isu-isu keadilan yang terinternalisasikan hanyalah sekedar duplikasi yang tumbuh dalam masyarakat liberalistik yang sangat individual: sebatas persoalan orang per-orang. Tak lebih.

Pada titik ini dapat diserap, bahwa pak Tjip sedang mengajarkan bahwa pada tataran masyarakat yang masih dibebani isu-isu kerakyatan seperti banyak yang terjadi saat ini, dari kasus Bank Century hingga fasilitas mewah Ayin di prodeo Rutan Kampung Bambu, para penegak hukum seharusnya tidak melepaskan hukum sekedar pengabdi aturan belaka. Sehingga yang terjadi hanya ‘manut’ pada teks hukum yang mengabaikan konteks.

Karena kesejaheraan dan kebahagiaan rakyat, seperti ungkapan pak Tjip dalam bukunya, merupakan tujuan hukum itu lahir. Makanya hukum progresif yang ditawarkan pak Tjip memang layak tumbuh di negeri ini. Karena konstruksi hukum progresif bermula dari asumsi dasar, bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Intinya, lahirnya hukum progresif merupakan koreksi terhadap hukum modern yang birokratis dan untuk membebaskan diri dari dominasi tipe hukum liberal. Karena hukum progresif menitipkan pesan, bahwa hukum yang tepat harus sesuai dengan karakter sosial dan kultur masyarakat ditempat hukum itu berada.

Namun demikian, perjalanan hukum progresif yang didengungkan pak Tjip masih tetap berhadapan dengan kelompok penentang dan penganut penegak hukum liberal di negeri ini. Dalam artikelnya, “Penegakan Hukum “Mesu Budi”, pak Tjip menampilkan contohnya. Yaitu, apa yang dilakukan oleh Hakim Agung Adi Andojo kala ingin membongkar kolusi di Mahkamah Agung (MA) tahun 1993. Penegakan hukum yang dilakukan Adi Anjodo mendapat perlawanan keras. Ia terpental dari posisinya, padahal ia melakukan semua itu demi kecintaannya kepada MA yang tergerak untuk memperbaiki citra badan pengadilan tinggi itu. Sehingga, eksistensi penegak hukum yang seharusnya menyimpan kekuatan besar untuk mendobrak dan melawan kekuatan ‘hitam’ yang ingin menghancurkan Indonesia acapkali terbentur dengan oleh kelompok yang “manut” pada teks hukum dengan mengabaikan konteks yang terjadi.

Dari sini, tak ada jalan bagi penegak hukum agar dapat dipercayai publik, kecuali dengan kembali menegakkan hukum sesuai dengan keadilan bagi rakyat, bukan hanya taat pada undang-undang dan prosedur saja. Karena ‘istana keadilan’ yang diimpikan baru akan lahir jika tak ada perbedaan dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, suatu keharusan mengembalikan Ayin ke dalam sel yang sama dengan narapinda lainnya. Biarkan dia merasakan seperti apa yang pernah didengungkan Hamdan ATT dalam lirik lagunya, “Dalam tembok derita aku menebus dosa”.

Penulis adalah Pemerhati Hukum, Politik, Pendidikan dan Guru di MTs Muallimin UNIVA Medan

Di tengah ‘ributnya’ akan terjadi gempuran hebat produk China ke negeri ini melalui Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN dan China, adalah lebih baik bila kita juga mempelajari sepak terjang gerak ekonomi-politik China. Karena kekuatan ekonomi China sudah diprediksikan akan mampu menggeser Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor dua dunia (Kompas, 28/7) .Tentunya, laju ekonomi-politik China tidak dilakonkan dengan strategi yang umum dan biasa. Strategi yang diperankan China, boleh dibilang, cukup kentara menggunakan strategi seni perang Sun Zi, “Kenali diri sendiri, kenali pihak lain, setarus pertempuran, setarus kemenangan”.

Barat mengajarkan, bahwa pembangunan ekonomi harus disertai pembangunan politik, karena akan tercermin dipenuhinya hak-hak sipil dan politik. Inilah yang dipahami dengan tujuan proyek modernisasi untuk mencapai kemajuan ekonomi dan memantapkan sistem politik demokrasi. Namun, kenyataan yang terjadi tidak seperti yang diproklamirkan. Salah satu, tampaknya, harus mendahului yang lain. Inilah yang ditempuh oleh China. ‘Negeri Tirai Bambu’ tersebut lebih mendahulukan kemakmuran ekonomi baru perlahan-lahan membangun sistem demokratis. Singkatnya, China mengesampingkan demokrasi dan lebih memilih melakukan kebijakan reformasi ekonomi.

Maka, tak perlu heran jika gerak China menuju kekuatan ekonomi justru berada di bawah kendali rezim otoriter yang opresif dan anakronistik. Jelas sekali ini kontras dengan pengalaman-pengalaman negara Eropa dan Amerika yang menganut ajaran, “Kemajuan ekonomi hanya kondusif bila berada di bawah sistem politik demokrasi.”

Bahkan, yang membuat kita kian tercengang, kini Amerika Serikat (AS) justru kian bergantung pada China. Seperti yang dituliskan Syamsul Hadi di kolom Opini Kompas (6/8/09) yang berjudul “Laju Ekonomi China”, dengan data yang bersumber dari Foreign Affairs, Mei/Juni 2009, Defesit anggaran AS tahun ini (2009) melampaui 8,1 trilliun dollar AS dengan utang kumulatif mendekati 12 trilliun dollar AS. Diperkirakan China mewakili 83 persen dari seluruh defisit perdagangan AS dalam produk non minyak. Selain itu, defisit anggaran AS justru “ditanggung” China, yang kini mengakumulasi pembelian surat berharga AS senilai 763,5 miliar dolar AS.

Artinya, China mampu memegang AS dalam lingkup ekonomi. Sehingga, strategi seni Perang Sun Zi yang mencetuskan, “kemampuan untuk mengalahkan musuh tanpa pertempuran sama sekali adalah cermin strategi yang paling hebat”, tampak jelas diperankan. Sehingga hal inilah, yang membuat AS sangat begitu meningkatkan hubungan dengan China untuk menyangga ekonomi AS yang sedang limbung.

Peluang China menjadi “Super Power”
Bersamaan dengan peningkatan kemajuan ekonomi yang menjadi ancaman negara-negara industri maju, ada pelajaran penting yang dimainkan China yang tak lepas dari strategi Seni Perang Sun Zi. Sun Zi mengatakan, “Bila seorang Jenderal memperlakukan pasukannya seperti anak kesayangannya, mereka bersedia mendukung dan mati bersamanya”. Strategi yang mengajarkan humanis ini tampak begitu kelihatan tatkala China teguh menempuh jalan politik sendiri yang lebih cocok dengan kebutuhan domestik. Artinya, China tidak serta merta mengadopsi ide-ide demokrasi dan HAM yang disuarakan Barat.

Malah, sepertinya, China dapat menangkap bahwa Barat suka berperan hipokrit dan berstandar ganda. Ini dapat disaksikan dalam aktivitas AS menjalin persekutuan harmonis dengan rezim nondemokratis seperti Arab Saudi dengan tujuan mendapat konsesi ekonomi-politik. China begitu kukuh meretas jalan sendiri dalam melaksanakan proyek modernisasi ekonomi-politik dengan caranya sendiri. Bagi China, sungguh tidak mudah berayun di antara ekonomi dan demokrasi karena ‘negeri tirai bambu’ hanya dihuni 1,3 milliar penduduk. China tampaknya dapat membaca, kalau terjadi gejolak politik skala kecil pun akan berdampak besar terhadap stabilitas keamanan domestik, yang tentunya dapat mengguncang sendi kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Jika China sudah mengenal diri sendiri dan mengenal lawannya, peluang untuk menjadi super power tak terlalu jauh lagi. Apalagi, jika diperhatikan dalam beberapa pertemuan AS dengan China, kerap AS meminta China mengembangkan ekonomi yang tidak bergantung pada ekspor. Boleh dinilai, inilah sebagai isyarat bahwa AS melanjutkan langkah-langkah proteksionisnya terhadap China, seperti apa yang pernah dikumandangkan Obama dalam kampanyenya.

Gerak Demokrasi China
Setelah laju ekonomi China berada dalam posisi aman, barulah China perlahan mulai mengakomodasi sebagian elemen demokrasi modern. Reformasi ekonomi China disertai penataan kelembagaan pemerintah yang tampak tengah berubah wajah mendukung good governance, rule of law, pemberantasan korupsi, dan pasar terbuka. Ini boleh dibilang sebagai strategi gradual yang bertujuan memperkuat peran negara dalam membangun perekonomian dan menjamin stabilitas politik sebagai prasyarat mutlak untuk menarik investasi asing dan memacu pertumbuhan berkelanjutan.

Meskipun demikian, kelihatannya China cukup paham betul akan gerak hukum kapitalis pasar, yaitu bagaimana mengakumulasi kapital dan mengeruk keuntungan. Karena itu, China lebih mengutamakan reformasi kelembagaan pemerintahan yang sifatnya efesiensi birokrasi, peningkatan mutu pelayanan publik, penegakan hukum dan perkuatan peradilan, yang lebih dibutuhkan guna memfasilitasi investasi asing. Karena, para investor tentu memilih dan memperhatikan jaminan stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum dalam berinvestasi.

Dengan mempelajari Gerak Ekonomi-China ini tentunya dapat dijadikan model, karena jalan pragmatisme China ini sangat menginspirasikan bagaimana membangun perekonomian. Apalagi, bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal, tetapi berpendapatan per kapita rendah seperti Indonesia. Karena apa yang diajarkan China tetap menyerap unsur-unsur pokok kapatalisme pasar dengan tetap memelihara nilai-nilai ideologi sosialisme yang berakar urat dalam tradisi politik. Hal ini selaras dengan apa yang diajarkan Sun Zi, “Kemampuan untuk mencegah kekalahan bergantung pada diri sendiri, sementara peluang untuk menang bergantung pada musuh.”

Penulis adalah Pengurus Lembaga Baca Tulis (eLBeTe) SUMUT

Perseteruan antara Menkeu Sri Mulyani (Ani) dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) kini berubah menjadi bagian dari perbincangan santer yang menghebohkan negeri ini. Pasalnya, ‘uneg-uneg’ Ani di harian ekonomi Wall Sreet Journal edisi kamis (10/12) lalu disambut hangat oleh banyak kalangan. Ani sukses menyemai simpati publik. Terutama dari kader Golkar yang merasa gerah kala Partai Beringin dikait-kaitkan dalam polemik tersebut. Para kader tersebut adalah Ferry Mursyidan Baldan, Zainal Bintang, Syamsul Zakaria, dan Kamrussamad. Menurut mereka, polemik Ani dengan Ical adalah persoalan pribadi, bukan persoalan dengan Golkar.

Tak sampai di situ saja, para kader Golkar yang menamakan diri mereka Kaukus Golkar Bersih (KGB) tersebut juga menggelar konfrensi pers meminta Ani untuk membuka data mengenai penyimpangan bisnis Ical. Mereka menilai hal itu penting agar kader Golkar bisa membedakan secara jernih mana kepentingan bisnis Ical dan kepentingan perjuangan Golkar (Media Indonesia, 10/12/2009, hal. 1).

Dari persetertuan Ani dengan Ical ini selaku publik tentunya kita dapat menemukan beraneka rahasia. Pertama, Jika Ani tak membeberkan kasus Ical ke publik barangkali cukup sulit diketauhi adanya pelanggaran yang pernah terjadi dalam bisnis yang selama ini digeluti Ical. Tak tanggung-tanggung, pelanggaran yang terjadi sudah ada yang mengklaim masuk dalam ranah pidana pajak. Hal ini diamini oleh Dirjen Pajak, Muhammad Tjiptardjo di beberapa media massa. Ia menuturkan bahwa tiga perusahaan tambang Bakrie Group diduga melakukan tindak pidana pajak dengan total nilai kerugian negara sekitar Rp 2,1 triliun. Tentunya, hal ini kembali mengingatkan kita selaku khalayak terhadap tragedi Lumpur Lapindo yang masih menyita penyelesaian yang belum jelas-jelas selesai.

Kedua, adanya gerakan upaya mendukung dan membela rekan se-partai yang sepantasnya tidak perlu turut campur, karena polemik tersebut bersifat antar pribadi. Bidikan ini cukup jelas terlihat pada anggota Golkar yang tergabung di Pansus Angket Century. Bambang Soesatyo, selaku anggota dari fraksi Golkar begitu gencarnya bersuara ke mana-mana dan di mana-mana, tentang rekaman pembicaraan antara Ani dengan Robert Tantular, pemilik Bank Century. Inilah yang diklaim sebagai senjata untuk melumpuhkan Ani dan bisa menuntunnya untuk lengser dari kursi Menkue.

Ketiga, terbukanya aroma ‘terpecah belah’ di tubuh Golkar: klan pendukung dan klan pengkritis. Mereka yang duduk di DPR tampak jelas mendukung Ical. Adapun yang berada di luar DPR mencoba bersikap kritis. Seyogyanya, hal ini tak perlu terjadi dan tak pantas menjadi hal yang diekspos oleh media, jika kader Golkar saling mengingatkan bahwa masalah Ical dengan Ani adalah masalah pribadi. Sehingga tak seorang pun kader Golkar layak untuk berkomentar, apalagi ikut mendukung Ical. Pasalnya, tak ada kepentingan besar bagi Partai.

Keempat, adanya motif untuk mengaburkan substansi penuntasan kasus Century. Karena hal ini bisa berubah menjadi barter dengan persoalan pajak Bumi, bisnis pertambangan milik Ical. Karena apa yang dibocorkan Ani tentang adanya tunggakan royalti batu bara yang mencapai triliunan rupiah mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Sehingga dikhawatirkan terjadinya barter pembahasan. Kasus Century yang diharapkan selesai berubah jadi kasus korupsi yang menimpa Bakrie Group yang akhirnya disorot dan gencar untuk di selesaikan.

Jika memang ada kasus korupsi yang terjadi, biarkan KPK yang melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak. Jika memang ada pelanggaran biarkan ini menjadi kasus baru tanpa dipaksa untuk dihubung-hubungkan dengan kasus Skandal Bank Century. Sehingga, publik nantinya bisa melihat ragam kasus Korupsi baru dan memberikan pelajaran penting agar tidak mencampuradukkan masalah satu dengan lainnya.

Luruskan Kembali
Oleh karena itu, publik diharapkan tidak terpesona dengan perseteruan Ical dengan Ani. Karena soal pajak kelompok Bakrie dengan skandal Century adalah dua perkara yang amat berbeda. Sehingga khalayak dituntut untuk tidak lengah dan terus memantau kerja Pansus. Jangan sampai terjadi pencampuradukan dan pembarteran kasus.

Satu hal yang penting juga untuk kita tanggapi, adanya anggota DPR yang masuk dalam Pansus merasa memiliki kekebalan hukum dengan membeberkan segala hal yang berkaitan dengan Centurygate. Padahal, tidak semua pembicaraan DPR di mana dan kapanpun dapat berlindung di balik hak kekebalan. Karena kekebalan anggota DPR hanya berlangsung di ruang sidang dewan saja.

Sehingga, penyoalan di luar sidang dewan tidak lagi memiliki kekebalan hukum, karena inilah wilayah kepatutan. Juga, segera luruskan kembali niat dan tujuan utama menyelesain kasus skandal Century. Karena itu, tak salah jika banyak orang menilai bahwa Bambang Soesatyo menyesatkan opini dengan mengatakan semua pembicaraannya sekitar pelaksanaan hak angket memiliki kekebalan sebagai anggota dewan. Hal ini tak ubahnya dengan apa yang sering dilakukan para mahasiswa. Mereka memiliki kekebasan beropini di atas mimbar hanyalah di dalam kampus. Saat berada di luar kampus, kekebalan dan kebebasan itu tak lagi dimiliki. Karena itu, anggota DPR yang berbicara di TV, sungguh, tak dilindungi oleh kekebalan hukum.

Hendaknya anggota Pansus memahami kewenangan dan kepatutannya. Agar angket Century tak melenceng dan dibajak ke mana-mana, anggota Pansus sebaiknya hanya membahas dan membicarakan materi skandal Century di forum Pansus saja. Sedangkan sidang-sidang terbuka hanyalah sebagai bentuk kepedulian Pansus terhadap transparansi dan kontrol publik.

Andaikata semuanya anggota Pansus membeberkan bukti-bukti yang dimilikinya semua di hadapan media, tentunya publik merasa tak ada istimewanya lagi Pansus yang digagas. Transparansi yang dituntut publik janganlah disalahartikan dengan membeberkan segalanya. Cukup lakukan pembahasan dan pemanggilan terhadap pelaku yang terkait dengan bukti-bukti yang ada. Jika sudah apik baru diumumkan kepada publik dengan tanpa ada yang dikurangi dan dibumbui. Oleh karena itu, jangan biasakan bermain di luar kandang karena bisa dengan mudah orang lain membajak dan mengeroyok kita.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Anggota Lembaga Baca Tulis (eLBeTe) SUMUT

Revo mencibir keras seperti orang mengejek sambil lalu memindahkan chanel tivinya ketika iklan Partai Demokrat mengklaim bahwa SBY telah membuat perubahan selama menjabat Presiden. Cowok berambut keriting itu bukanlah pembenci SBY. Tapi, ia benci ketika Partai Demokrat mengklaim kesuksesan pemerintahan SBY seperti olahan tangan mantan menteri era Megawati itu sendiri. Jasa para menterinya yang membantunya hampir lima tahun seperti tidak dinilai.

Sambil mencari chanel tivi yang seru dan layak tonton. Ia menekan tombol lima yang merupakan chanel SCTV. Di pagi itu, ada acara Inbox yang sedang menampilkan grup Band Elkasih menyanyikan lagu “Kau Tigakan Cintaku”. Sambil menikmati lagu ini, entah kenapa ia teringat dengan Yusuf Kalla, wakil Presiden RI sekarang. Dipahaminya lirik demi lirik yang dinyanyikan group band Elkasih. Spontanitas ia menjerit kencang, “Jusuf Kalla cocok menyanyikan lagu ini.”

Papanya yang sedang membaca tabloid Indonesia Monitor edisi 34 di ruang tengah cukup terkejut, “Vo, ada apa sih? Kok berisik sekali! Dengerin lagu kok bawa-bawa namanya Yusuf Kalla.”
“Ini Pa. Lagu Elkasih yang judulnya “Kau Tigakan Cintaku” , menurut Revo cocok dinyanyikan Yusuf Kalla.”
“Kok kamu berani bilang gitu?” Tanya papanya penuh heran
“Gimana enggak, Pa? Coba deh Papa dengar baik-baik lirik reff-nya, “Aku tertipu kediamanmu. Yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka dibelakangku Kau tigakan cintaku yang hanya kepadamu”. Nah, coba deh Papa liat di tabloid Indonesia Monitor edisi 33 ada berita tentang SBY bakal melupakan JK. Ada sinyal kalau SBY bakal ke lain hati. Padahal, JK itu kan sudah serius banget ingin tetap bersama SBY membangun bangsa ini lima tahun lagi.”
“Tapi, Vo. Itukan masih berita. Masih serba kemungkinan. Mana ada yang bisa jamin kalau mereka bakal bersama lima tahun mendatang.” Jawab papa sambil membawa teh hangatnya mendekati Revo
“Pa, kalau menurut Revo. JK itu hanya dimanfaatin saja saat ini. Mirip kayak pisang gitu, Pa. Kalau isinya bagus diambil. Kalau jelek dibuang dan parahnya lagi kulitnya pun dianggap nggak bermanfaat lagi.”
“Kok JK disamakan ama Pisang. Nggak boleh gitu, Vo!” Papa Revo mulai membolak balik kembali lembaran tabloid Indonesia Monitor.
“Pa, Revo bukan bilang JK itu pisang. Tapi, nasibnya JK itu kan kayak gitu. Liat deh, Pa. Waktu BBM dinaikkan, siapa sih yang menghadapi massa? Jusuf Kalla kan. Tapi, ketika menurunkan BBM kok SBY sendiri yang bilang, Jusuf Kallanya nggak diikutkan. Bukan itu saja, Pa. Setelah melihat syarat untuk menjadi pemenang pemilu cukup berat. Partai Demokrat yang mengusung SBY kok tiba-tiba menghina Golkar dengan mengatakan bahwa Golkar hanya akan mendapat suara kecil. “
“Wah, anak Papa kok sudah mahir politik ya. Kamu belajarnya di mana, Vo?” canda papanya untuk menetralkan suasana.
“Pa, sudah saatnya tuh anak muda ikut memikirkan bangsa. Revo merasa miris saja kalau sudah tua masih bernafsu meraih jabatan. Nah, SBY itu menurut Revo cocoknya nggak usah mencalonkan diri jadi Presiden lagi. Beri kesempatan kepada yang muda. Kan masih ada Andi Malarangeng tuh di partai Demokrat. Masalah wibawa, kan nggak jauh beda dengan SBY.”
“Terus, kamu nggak setuju SBY jadi presiden lagi?”
“itu sih haknya SBY, Pa. Aku kan hanya komentar. Maunya kalau memang ingin tampil lagi jangan banyak-banyak berjanji. Jangan menganggap keberhasilan itu milik sendiri. Dan juga jangan sampai mengkhianati kawan donk. Papa liat aja sendiri, JK sudah berusaha mati-matian membela SBY. Bahkan, JK nggak malu membuktikan pembelaan itu dihadapan rekan-rekannya di Partai Golkar. Sekarang terdengar isu SBY bakal meninggalkan JK dan beralih ke Sri Mulyani, menteri keuangan yang merangkap Plt menteri perekonomian.”
“Nggak masalahkan kalau Sri Mulyani mendampingi SBY. Sama-sama pintar masalah ekonomikan? Emang kamu melihat ada perbedaan antara JK dan Sri Mulyani, Vo?”
“Menurut Revo, tentu ada, Pa. Di antaranya, keuangan international seperti IMF, World Bank akan begitu senang jika SBY duet dengan Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani itukan tipe orang text book, Pa. Langkah-langkah yang dilakukannya mudah terbaca. Beda sekali dengan JK, Pa. Dia itu orang yang punya banyak ide, yang menurut perekonomian International cukup berbahaya. Coba deh Papa perhatikan, SBY duet dengan JK keuangan International seperti IMF kurang begitu berhasil menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Keuangan International tidak begitu banyak membentuk pencitraan.”
“Wah, anak Papa hebat juga ya analisis politiknya. Papa jadi bangga punya anak seperti kamu.” Sanjung Papanya sambil meneguk teh hangat.
“Menurut papa, SBY bakal tega nggak meninggalkan Yusuf Kalla?”
“Ya, semua itu bisa saja terjadi. Tapi, kalau SBY berpisah sama JK. Partai Demokrat yang mengusung SBY jadi presiden harus bekerja keras, Vo.”
“Maksudnya bekerja keras gimana, Pa?” Tanya Revo kembali dengan antusias seakan-akan komentar Papanya lebih menyenangkan dari mendengarkan lagu Gelora Asmara.
“Kalau dengan Golkar, Partai Demokrat bakalan mungkin mendapat suara lumayan lebih tinggi dari partai lain. Karena Partai Golkar itu partai lama. Tentunya, masih banyak simpatisan yang bakal memilihnya. Kalau Partai Golkar dan Partai Demokrat “bercerai”, paling tidak SBY dan Partai Demokrat membutuhkan tiga partai tengah untuk mendapat tambahan suara agar memperoleh tiket di Pilpres 2009. Paling tidak, dapat sepuluh persen suara dari partai lain. Itu pun jika perolehan suara Partai Demokrat masih seperti pemilu 2004 yang lalu. “
“Kalau gitu, kudunya SBY itu memikirkan khasiat JK, ya kan Pa! Soalnya kalau sudah salah pilih nanti menyesal. Karena nggak akan mungkin lagi bisa bersama.”
“Revo, kamu kok kayaknya menganggap mereka kayak suami-isteri. Ini politik, Vo. Yang namanya politik itu hasratnya hanya ingin menang.” Jawab Papanya sambil berjalan ke dapur untuk menaruh gelas tehnya yang sudah habis.

Membaca judul di atas, bisakah Anda menebak kalimat tersebut harapan siapa? Jika Anda bukan peminat berita-berita politik Indonesia tentunya tidak bisa menebak. Tapi Jika Anda peminat, otomatis lisan Anda mengatakan bahwa kata-kata di atas adalah harapan Megawati. Ya, ini asli datang dari sikap Megawati. Putri Bung Karno itu sedang menjalani hubungan dengan Sultan Hemengkubuwono X. Hubungan yang lebih dari kata sekedar teman biasa. Hubungan yang, barangkali, ingin membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Atau hubungan yang mengandung makna sama sekalipun posisi berbeda. Yaitu, agar bisa mendiami Istana Negara.

Kedekatan Megawati dengan Sultan kerap sering terdengar. Kabar terakhir yang paling senter adalah, ketika Sultan diundang Megawati kekediamannya untuk makan bubur bersama. Siapa pun bisa menebak bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang dibicarakan dari sekedar sarapan bersama. Apalagi, pertemuan itu terjadi menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP.

Tahukah anda apa target Megawati dan PDIP di Pemilu 2009? Ingin jadi presiden. Benar. Semua orang tahu kalau itu memang target Megawati. Tapi sebenarnya, ada misi lain yang terjadi di balik ini. Apakah itu? Megawati dan PDIP sedang menyusun rencana bagaimana melengserkan SBY agar tidak menjadi presiden lagi.
Kalau sudah demikian, maka yang terbenam dalam konteks keinginan Megawati dan PDIP bagaimana mencari figur yang lebih pas dan kuat untuk menjadi tandingan SBY. Dengan melakukan analisis yang cermat terhadap calon-calon yang diperkirakan, terungkaplah nama Sultan Hemengkubuwono X sebagai tokoh yang paling cocok. Alasan memilih Sultan, karena memiliki mesin politik yang kuat, yaitu partai Golkar. Ini alasan pertamanya. Kedua, dengan menggaet Sultan diharapkan mampu menjaring suara yang banyak di saat pemilihan presiden.

Bukan hanya itu, satu manuver lagi yang cukup menarik dan dapat membuat kita tercengan adalah, Megawati siap memberikan jatah capres kepada Sultan asalkan cawapresnya dari PDIP. Anda terkejut, bukan? Bagaimana bisa? Jawabannya, karena Megawati memang bersikeras untuk tetap bersama Sultan sekaligus dengan maksud tersembunyi ingin melengserkan SBY. Pokoknya, asal bersama Sultan.
Sultan yang dijagokan Megawati dan PDIP tidak boleh bersenang diri dulu. Karena PDIP dan Megawati baru akan memberikan jatah capres kepada Sultan jika mampu melobi Golkar, agar pencalonannya mendapatkan dukungan penuh. Jika ini tidak tercapai, cukup sulit bagi Sultan untuk mendapatkan jatah istimewa yang diberikan PDIP.

Maka, tak heran jika kita melihat Sultan mulai lebih merapat lagi ke Partai berlambang pohon beringin, Golkar. Bahkan, di berbagai media politik, seperti situs inilah.com, banyak diberitakan bahwa Sultan secara resmi sudah mengirimkan surat kepada Dewan Penasehat Partai Golkar, Surya Paloh dan Ketua Umum, Yusuf Kalla.
Jika ditelusuri lebih jauh lagi, menduetkan Megawati dan Sultan ini sudah lama tersusun. Jauh-jauh hari Taufik Kemas sudah menyusun skenario ini dengan Surya Paloh saat keduanya bertemu di Medan pada 20 Juni 2007. Secara gamblang, Surya Paloh mengajak Taufik Kemas untuk mengkampanyekan agar pada Pemilu 2009 memilih Golkar dan PDIP.

Rencana duetnya partai besarnya ini tampaknya bakal berjalan mulus. Apalagi, munculnya polemik baru antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Bakal hancurnya rencana duet SBY-JK part II. Bukan hanya itu, jauh sebelum pernyataan fungsionaris Partai Demokrat Achmad Mubarak mencela Partai Golkar dengan memprediksikan perolehan suara Golkar kecil di Pemilu 2009, tanggal 17 januari 2009 lalu Jusuf Kalla menghadiri promosi doktor salah satu fungsionaris Golkar, Idris Marham, ia begitu menyanjung Sultan. Klimaksnya, Jusuf Kalla memberi ‘kesan’ kalau Sultan ingin tampil jadi capres atau cawapres, JK siap mendukung.

Andaikan Sultan Dijadikan Capres PDIP

Jika Sultan tampil sebagai Capres dengan terjadinya duet Golkar dan PDIP, siapakah yang mendampingi Sultan? Isu santer mengatakan, jika Sultan jadi capres maka yang menjadi wakilnya adalah kader PDIP yang masih muda. Salah satunya adalah Puan Maharani, putri Megawati.

Putri Megawati ini dinilai sebagai salah satu kader muda PDIP yang kompeten. Hal itu terakam jelas dengan keberaniannya bersaing dengan Hidayat Nur Wahid di dapil Jawa Tengah V. Lepas dari itu, keinginan PDIP untuk melengserkan SBY juga tetap menjadi gelora baru dalam duet Sultan-Puan nantinya.

Sekalipun warna politik PDIP di Pemilu 2009 ini sedikit mengalami perubahan tampaknya harus lebih banyak mempertimbangkan lagi. Pasalnya, jangan sampai duet Mega-Sultan atau Sultan-Puan menuai kembali kegagalan seperti di Pilpres 2004 lalu. Duet Mega-Hasyim di Pilpres 2004 dinilai tidak sinergis. Selain karena PDIP tidak mendapatkan dukungan suara lebih diluar Jawa, ditambah lagi ketika itu mesin politik yang digunakan Hasyim di pulau Jawa tak mampu berjuang maksimal untuk mendapatkan suara pendukung yang banyak bagi Mega-Hasyim.

Di sisi lain, niat Megawati untuk tetap bersama Sultan sejatinya dapat mematikan pergerakan Sultan. Peluang Sultan untuk digaet partai lain pun semakin kecil. Inilah ujian pertama untuk menilai sikap Sultan. Apakah hanya ingin tetap setia dengan Megawati dan PDIP ataukah melirik-lirik partai lain sebelum ‘janur’ Pilpres 2009 ditegakkan? Inilah kerja berat tim sukses Sultan.

Dan, ini juga menjadi kunci bagi Megawati dan PDIP untuk kembali menilai masa depan bersama Sultan. Jangan hanya ambisi “Asal Bersama Sultan” menjadikan PDIP tidak bisa memperjuangkan nasib rakyat. Dikotomi jawa-luar jawa tetap menjadi penilaian penting, terlebih untuk pemilih yang diluar pulau Jawa. Karena pendukung Megawati tak hanya berpusat di pulau Jawa.

Alhasil, keinginan Megawati untuk kembali ke Istana baru akan berjalan mulus jika manuver-manuver yang dibangunnya bersama Sultan solid dan teruji. Karena SBY bukanlah pesaing yang mudah untuk ditaklukkan. Konsetrasi penuh untuk menggolkan “Asal Bersama Sultan” membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Perjuangan yang lebih dari sekedar menang di Pilpres 2009.

Membaca judul di atas, Anda mungkin bertanya, apa maksudnya misteri “baru” Indonesia? Akankah tejadi bencana dahsyat? Mengapa di tanggal 15 januari? Judul di atas penulis buat jelas bukan untuk membuat pembaca gelisah, karena penulis bukan paranormal se-kelas Mama Lorent. Bukan juga se-tingkat Ustadz Hariri MAK, apalagi se-keliber Permadi. Tapi, judul tersebut merupakan bentuk keresahan penulis sebagai makmum bangsa akan peristiwa yang terjadi pada dan setelah 15 Januari 2009. Peristiwa yang bisa menggungcang perekonomian dan menggoyahkan keamanan Indonesia.

15 Januari 2009 adalah tanggal yang bakal menyebabkan sebagian orang gembira dan sebagian berduka. Tanggal tersebut juga akan menjadi momentum untuk mencari popularitas dan menjemuruskan orang lain. Di 15 Januari 2009, pemerintah Indonesia akan menurunkan BBM jilid III dan di tanggal itu juga pemeriksaan terhadap Rizal Ramli akan digelar. Dua berita politik Indonesia inilah yang bisa melahirkan misteri “baru” di Indonesia.

Sudah jamak didengar, penurunan harga BBM secara cicilan ini akan melahirkan timbulnya pro-kontra. Jika dirunut, yang akan merasakan gelisah dengan penurunan harga BBM cukup banyak. Dari para pengusaha SPBU sampai rakyat biasa. Para pengusaha SPBU sudah tentu akan mengalami kegelisahan yang cukup kuat, karena masalah ini berkaitan dengan untung dan ruginya usaha. Pada penurunan harga BBM jilid II kemarin, menurut Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional (Hismawana) Migas M Nur Adib, anggotanya (baca; para pengusaha SPBU) banyak yang dirugikan dengan kebijakan penurunan BBM yang mendadak. Karena penurunan harga BBM jilid II itu terjadi pada hari senin, sedangkan para pengusaha SPBU biasanya sudah nyetok untuk dipakai sampai selasa. Sehingga, jika dikalkulasikan potensi kerugian SPBU terletak pada stok BBM untuk senin dan selasa yang mencapai 60 miliar.(lih. Taloid Indonesia monitor, edisi 26 tahun I)

Selain pengusaha SPBU, para sopir angkutan umum juga akan merasa gelisah. Karena penurunan harga BBM tidak diikuti dengan turunnya harga sparepart kenderaan dan uang setoran yang harus diserahkan. Sedangkan untuk masyarakat umum, penurunan harga BBM cicilan III ini juga tidak akan berdampak banyak jika penurunan tarif angkutan hanya kembali berkisar 5 persen, karena kalau diuangkan hanya sekitar Rp. 180. Tak hanya itu, yang paling membuat rakyat akan cukup keheranan nantinya jika penurunan harga BBM jilid III sudah terjadi namun tarif dasar listrik tetap saja emoh untuk diturunkan. Padahal, sebagian besar pembangkit listrik milik PLN menggunakan bahan bakar minyak. Logikanya, harga BBM turum tarif dasar listrik mestinya ikut terkoneksi. Terakhir yang membuat masyarakat umum terkejut masih tetap tingginya harga bahan pokok. Padahal, dalam hitungan ekonomi jika penurunan harga BBM terjadi secara otomatis mendorong harga bahan pokok ikut tergiring untuk turun.

Jika keluhan-keluhan akibat penurunan BBM secara mencicil ini dan apa dirasakan masyakat selama ini tidak direspon oleh pemerintah tak ayal akan terjadi demontrasi yang bakal menggangu stabilitas perekonomian dan keamanan Indonesia. Karena itu, seyogyanya pemerintah sebelum melakukan penetapan turunnya harga BBM jilid III memanggil para pengambil keputusan yang berkaitan dengan penurunan harga makanan dan mimuman, Gerakan Asosiasi Perusahaan Makanan dan Minuman (Gapmi) misalnya. Selain itu, pemerintah juga bisa meminta Gapmi merevisi harga makanan dan minuman. Begitu juga dengan Organda diminta untuk mengambil keputusan yang balance antara pengemudi, masyarakat dan pihak Organda sendiri. Karena dengan penurunan harga premium dan solar yang cukup signifikan tidak ada alasan bagi Organda untuk tidak menurunkan tarif angkutan, baik dalam maupun luar kota, yang bisa membuat semua merasa nyaman.

Adapun peristiwa lain yang juga sudah jamak diketauhi tentang penetapan Rizal Ramli (RR) sebagai tersangka kasus aktor yang mendanai aksi demo menolak kenaikan BBM sebesar 700 juta. Yang membuat menarik dari masalah ini, pemeriksaan RR akan dilakukan pada 15 Januari 2008. Tanggal tersebut bersamaan dengan pemberlakuan turunnya harga BBM. Sehingga melihat kasus ini, penulis jadi teringat dengan peristiwa hukuman gantung terhadap Saddam Husein. Pelaksaan hukuman itu terjadi tepat bersamaan dengan hari raya kurban, sehingga timbul asumsi bahwa Saddam Husein adalah kurban untuk orang-orang yang membencinya. Lantas, apakah RR juga bakal menjadi “korban” untuk pesaingnya yang bertanding di laga Pilpres Juli mendatang?

Jika hasil pemeriksaan RR tanggal 15 Januari nanti menetapkan dirinya menjadi terdakwa bisa diprediksikan juga akan mengakibatkan demontrasi yang menggangu stabilitas ekonomi dan keamanan Indonesia. Karena, penetapan RR menjadi tersangka saja sudah sempat melahirkan “cuap-cuap” pembelaan terhadap dirinya, baik dari pendukung dan 100 pengacara yang siap membelanya. Bahkan, Jumat (9/1) lalu sekitar 30 orang sudah melakukan unjuk rasa di depan “Rumah Perubahan” di jalan Panglima Polim dengan menyatakan pembelaan terhadap RR. Sejatinya, pembelaan yang dilakukan cukup berasalan karena kasus yang diungkit adalah kasus usang. Siapapun akan bisa membaca dan melihat masalah ini ada kesan unsur politisnya, karena cukup kentara sekali. Apalagi sejak RR dinobatkan jadi capres dari Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I).

Melihat dua peristiwa yang bakal terjadi tanggal 15 Januari nanti penulis mengkhawatirkan akan terjadinya kembali peristiwa Malari (Lima Belas Januari) 1974. Peristiwa demontrasi yang dilakukan masyarakat, baik mahasiswa maupun masyarakat umum, sebagai bentuk demontrasi antimodal asing. Dan bahkan pada Malari 1974 terjadi penjarahan dan pembakaran di mana-mana. Memang, dasar kasus peristiwa Malari 1974 berbeda dengan kasus yang bakal terjadi tanggal 15 Januari 2009. Namun, kesamaannya tetap ada. Yaitu, dalam hal penangkapan dan penetapan tokoh yang diduga sebagai dalang kerusuhan. Syahrir dan Hariman Siregar saat itu ditetapkan sebagai tersangka. Setelah diadili, ternyata tak dapat dibuktikan bahwa mereka sebagai dalang peristiwa Malari 1974. Lantas, akankah Rizal Ramli (RR) mengalami nasib seperti Syahrir dan Hariman Siregar di 15 Januari 2009? Mungkinkah Malari jilid II akan terjadi? Kita nantikan saja misteri apa yang bakal terjadi di 15 Januari 2009.

Penulis adalah Staf Pengajar Islamic International School Darul Ilmi Murni (IIS DIM) Medan

“Benar, Rizal Ramli sudah ditetapkan sebagai tersangka”. Demikian petikan kalimat Brigjen Badrodin Haiti, Direktur I Keamanan dan Transnasional (Kantramnas) Mabes Polri yang terdapat di berbagai surat kabar maupun media online jumat (9/1) lalu tentang pemberitaan Rizam Ramli (RR) ditetapkan sebagai tersangka. Siapapun yang aktif membaca dan mengikuti perjalanan politik Indonesia tak pelak bisa mencium ada ‘aroma’ lain dalam penetapan RR sebagai tersangka. Pasalnya, kasus yang menetapkannya sebagai tersangka adalah kasus ‘usang’ yang coba diungkit kembali.

Menurut penuturan Badrodin Haiti di berbagai media, alasan menetapkan RR sebagai tersangka sejak Senin (5/01/09) berdasarkan hasil persidangan terdakwa Ferry Joko Julianto atas aksi kerusuhan menolak kenaikan BBM. Dari hasil persidangan tersebut, RR ditetapkan sebagai aktor yang mendanai aksi demo menolak kenaikan BBM sebesar 700 juta. Selain itu, dituduh sebagai penghasut untuk melakukan tindakan kekerasan (anarkis) terhadap aparat dan pencoretan terhadap kenderaan saat menggelar aksi unjuk rasa.

Ada beberapa keanehan yang mulai terasa, jika alasan-alasan di atas yang menyebabkan RR sebagai tersangka. Seharusnya, RR sudah ditangkap sejak Juni 2008 yang lalu, bukan sekarang setelah RR ‘dipinang’ Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) untuk dinobatkan sebagai calon presiden. Inilah trik ‘menjegal’ dengan cara curang dan pengecut. Jika RR ditetapkan sebagai terdakwa sudah pasti kesempatannya untuk ‘bertanding’ di laga Pemilu nanti tidak ada. Karena RR akan terganjal UU Pilpres pasal 6 huruf N yang menyatakan bahwa seorang capres harus tidak dalam status terdakwa dan atau terpidana dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Tak hanya itu, jika alasan penetapan RR sebagai tersangka karena diduga mendanai kerusuhan, seharusnya yang ditangkap sejak awal adalah RR bukan Fery. Karena status Fery hanyalah sebagai sekretaris jenderal Komite Bangkit Indonesia (KBI). Logika manusia mana pun tak akan mengamini, jika sekretaris mengeluarkan anggaran organisasi secara pribadi tanpa ada izin dari ketua. Apalagi, dana tersebut menurut Majelis Hakim, Andi Makassau bersumber dari anggaran KBI. Dengan ‘suuzhon’ yang kuat, di sini ada ‘kecurangan’ yang cukup kentara dilakukan oleh pesaing RR yang saat ini sedang menyiapkan ‘amunisi’ untuk jadi presiden lagi.

Selain itu, keanehan yang membuat kita tergelitik. Saat RR mengadakan kegiatan dan pertemuan di Wisma Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam event mencari warna baru dalam perayaan 100 tahun Hari Kebangkitan Indonesia. Kegiatan RR tersebut memiliki izin dari polisi dan acara tersebut sangat terbuka, bahkan disiapkan televisi di luar ruangan untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang tidak bisa masuk ruangan. Di sinilah melahirkan timbulnya pertanyaan, penghasutan yang mana dilakukan RR? Jika saat itu terjadi penghasutan, kenapa setelah acara tersebut selesai RR tidak langsung ditangkap, dan kemudian ditetapkan jadi tersangka? Bahkan, RR bukan saat itu saja melakukan orasi membincang tentang “Bangkit Indonesia”. Dalam event yang bertemakan “Deklarasi Kesiapan Untuk Memimpin Perubahan” di Balai Kartini tanggal 14 Agustus 2008, RR juga berorasi lantang dan bahkan terucap kalimat dari mulut RR berkali-kali bahwa dirinya tidak takut polisi dan tidak takut dengan SBY. Lagi-lagi keanehan yang kita temukan, kenapa tidak dari dulu RR ditahan jika alasan penetapan dirinya sebagai tersangka karena melakukan tindakan penghasutan?

Keanehan lain yang kita temukan dikasus ini, kenapa pentapan RR sebagai tersangka dilakukan mendekati masa penurunan harga BBM gelombang III (15 Januari 2009). Seolah-olah ada settingan yang sengaja menyudutkan RR sekaligus mencari popularitas. Meraih perhatian publik dibalik penderitaan orang lain.Sejatinya, kasus yang didakwakan terhadap RR saat ini sudah tidak relevan lagi. Karena penurunan BBM sudah dilakukan, bahkan sudah hampir masuk gelombang III. Jika dinilai, inilah kategori ingin mencari popularitas malah mendapat balasan ‘cibiran’ yang tak mengenakkan. Karena opini yang diangkat adalah kasus usang. Boleh dikatakan, pemilik gagasan mirip seperti pak Tani yang ‘lemah’ akal. Ingin menjerat kancil, tapi yang kena jeratan diri sendiri. Karena kancil-kancil yang ada sudah tak asyik lagi dengan ketimun pak Tani. Artinya, mau mencari popularitas dan simpati publik, tapi malah membuat publik kecewa. Akhirnya kena ‘getah’ sendiri.

Karena itu, sebagai negara hukum sudah saatnya rakyat juga ikut memprotes kasus penetapan RR sebagai tersangka. Terlebih untuk 25 tokoh demokrasi yang berkumpul di kediaman Bondan Goenawan pada tanggal 14 Agustus 2008 sudah saatnya bersuara. Mari buktikan keberanian kita untuk melakukan gerakan bangkit Indonesia dari segala lini. Tolak wewenang yang tidak rasional. Tolak sikap pengecut di negeri ini. Tak ada peragu yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi lebih sejahtera dan maju.

Penulis adalah Staf Pengajar Islamic International School Darul Ilmi Murni (IIS-DIM) Medan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Mahfud MD telah membatalkan pasal 214 huruf a, b, c, d atau e Undang-Undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) yang selama ini menetapkan dengan sistem nomor urut. Majelis hakim konstitusi menilai bahwa pasal di atas tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat seperi yang diatur dalam UUD 1945. Menurut majelis hakim konstitusi, pasal 214 huruf a, b,c,d, e yang menentukan pemenang pemilu legeslatif adalah yang memiliki suara di atas 30% bilangan pembagi pemilih (BPP) dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inkonstitusional. Pasal di atas dinilai lebih menguntungkan caleg dengan nomor urut kecil, dan memangkas hak politik rakyat sebagai pemilih. Oleh karena itu, dalam pemilu legeslatif 2009, sistem suara terbanyak akan menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan pemenangan pemilu legeslatif.

Putusan MK ini tentunya disambut pro-kontra. Kontra, karena keputusan itu terkesan merugikan bagi caleg yang memiliki nomor urut jadi tapi minim popularitas. Sehingga tak heran, jika ada klaim bisa jadi pengurus partai yang sudah terkenal tidak terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) yang dijadikan basisnya untuk meraup suara karena ia tidak mengakar di dapil setempat. Selain itu, dengan penerapan sistem suara terbanyak akan menimbulkan persaingan antarcaleg dalam partai politiknya sendiri. Maka akan lahir, sikut-menyikut antarcaleg dari parpol sendiri. Hal ini terjadi, karena caleg-caleg dari parpol yang sama semakin gencar memperebutkan basis masa parpolnya. Friksi dalam kampanye ini sangat mungkin berlanjut dalam periode setelah pemilu. Friksi berkepanjangan ini akan mengurangi solidaritas internal parpol dan kemampuan parpol untuk menggalang kader-kadernya secara efektif.

Adapun yang mendukung keputusan MK tersebut beralasan bahwa inilah saatnya kemajuan demokrasi dalam politik Indonesia karena membuka kesempatan bagi rakyat untuk menunjuk wakilnya yang sesuai dengan hati nuraninya dan secara otomatis menghapus anggapan hanya dengan putusan dan negoisasi elite parpol seseorang bisa duduk menjadi anggota Dewan. Artinya, kader parpol yang menjadi caleg tidak lagi sepenuhnya bergantung dengan partai. Inilah saatnya terjadi modrenisasi parpol.

Dengan mempelajari putusan MK tersebut, dapat dikatakan, salah satu yang mengalami kebingungan adalah caleg pasangan suami-isteri (caleg pasutri). Karena dengan munculnya keputusan MK tersebut sudah jelas membuat suami-isteri harus sibuk mencari suara dari konstituen. Padahal, maraknya isteri-isteri elite politik bersaing untuk memperebutkan kursi legesltif lebih didasarkan karena kuota yang dijanjikan untuk perempuan 30 persen.

Jika dipelajari lebih mendalam, dengan keluarnya putusan MK tersebut akan melahirkan banyak masalah, baik bagi partai politik maupun pasangan suami isteri yang ikut bersaing memperebutkan kursi legeslatif. Untuk partai masalah yang timbul adalah, putusan itu kian membuktikan bahwa partai politik saat ini masih banyak yang belum mandiri dalam menjaring caleg. Kasarnya, putusan itu membuktikan kegagalan partai sebagai kenderaan untuk menentukan orang yang menjadi penyambung aspirasi rakyat.

Kegagalan itu akan semakin jelas kita temukan ketika membedah lebih dalam apa untung-rugi caleg pasutri bagi partai. Dapat dikatakan, cukup sulit partai bisa dikatakan mendapatkan keuntungan. Malah, kian membuat citra partai terpuruk. Karena jika nantinya isteri-isteri elite parpol tidak bisa mendapatkan suara akan semakin memperjelas bahwa isteri-isteri elite parpol tersebut tidak memiliki kapasitas atau kualitas yang memumpuni. Bukan hanya itu, jika nantinya mereka terpilih menjadi anggota legeslatif mampukah mereka membedakan mana wilayah keluarga dan wilayah publik. Yang akhirnya, juga akan mempertanyakan kembali mampukah mereka duduk secara professional dalam melakukan pekerjaannya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Jika tidak mampu melakukan tugas, sudah tentu yang kembali menjadi sorotan adalah partai. Partai akan diklaim gagal dalam melakukan pengkaderan.
Adapun masalah lain yang timbul dari caleg pasutri adalah rawannya terjadi perceraian. Asumsi ini bisa terjadi, karena kesibukan suami atau isteri untuk mendapatkan suara. Kian tinggi ‘syahwat’ suami-isteri ingin menjadi anggota dewan tentunya kian besar pula kesenjangan komunikasi antara suami dan isteri. Bahkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan Bimas Islam Departemen Agama pada tahun 2005, angka perceraian akibat perbedaan pandangan politik tercatat 157 kasus. Di antara elite politik yang mengalami perceraian adalah Gusti Randa. Ia yang saat itu menjadi simpatisan PKB bercerai dengan isterinya Nia Paramitha yang menjadi aktivis PAN. Rumah tangganya ‘koyak’ setelah Nia diduga terlibat asmara dengan petinggi PAN.

Selain itu, penyebab lainnya yang bisa menyebabkan keretakan rumah tangga caleg pasutri adalah mahalnya ongkos untuk mencapai target menjadi dewan. Dengan putusan MK yang mensyaratkan untuk bisa menjadi anggota dewan dinilai melalui suara terbanyak tentunya bukan tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan oleh caleg pasutri. Jika sudah demikian, keributan dan pertengkaran cukup sulit untuk terelakkan kecuali masing-masing menggunakan ‘ongkos’ pribadi untuk meloloskan dirinya menjadi anggota dewan.

Dengan putusan MK tersebut kita sedang menantikan terjadinya demokrasi dalam ranah politik Indonesia. Kini, penentuan siapa yang berhak untuk menjadi anggota Dewan sudah terletak di tangan rakyat. Hanya tinggal memikirkan bagaimana langkah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyakarat yang lebih agresif dan penyedian informasi yang lebih baik. Kedua hal ini penting untuk menghindari terpilihnya caleg-caleg dengan kualitas seadanya. Dengan masyarakat yang lebih terdidik dan memiliki informasi yang lebih banyak mengenai alternatif-alternatif yang tersedia dalam pemilu, pemilih akan membuat keputusan yang lebih baik dan bijak dalam menentukan pilihannya dalam pemilu mendatang.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Guru Institut Al-Qur’an Darul Ilmi Murni (IQ-DIM) dan MTs Muallimin UNIVA Medan. Blog: http://opinipolitik.wordpress.com

Tahun 2008 telah kita tinggalkan belum genap sepuluh hari, dan sekarang kita katakan selamat datang tahun 2009. Kedatangannya tentu kita harapkan membawa harapan dan perubahan. Di antaranya, kita mengharapkan adanya kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif dasar listrik. Jika di akhir tahun 2008 pemerintah mampu menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga dua kali, mungkinkah di awal tahun 2009 pemerintah menurunkan tarif dasar listrik?

Memang, kenaikan harga BBM secara otomatis mendongkrak harga barang kebutuhan pokok. Hal ini merupakan fakta yang tidak dapat kita bantah. Biaya produksi dan operasional berbagai jenis barang yang membumbung tinggi pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Efeknya, daya beli masyarakat melemah dan angka kemiskinan tak terelakkan lagi melonjak tinggi. Namun yang membuat kita aneh, ketika harga bahan bakar turun kenapa nilai jual kebutuhan pokok seperti enggan melorot. PT Perusahaan Listrik Negera (PLN) misalnya, terkesan ogah menurunkan tarif dasar listrik (TDL). Padahal, sebagian besar pembangkit listrik milik PLN menggunakan bahan bakar minyak, terutama jenis solar. Logikanya, harga BBM turun tarif dasar listrik (TDL) harusnya ikut terkoneksi. Dan ini bisa kita katakan pemerintah tidak fair.

Bahkan yang membuat kita begitu bingung, ketika program hemat energi yang dicanangkan pemerintah pada saat ini tak serta merta kita rasakan menjadi pengirit pengeluaran. Malahan untuk mengganti semua lampu dirumah dengan penerangan hemat energi ternyata juga harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang juga cukup besar. Dan yang membuat kita tambah terkejut, PLN telah memberi sinyal bahwa Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak akan diturunkan seiring fluktuasi harga BBM. Fahmi Mochtar, Direktur Utama PT PLN (Persero) telah menegaskan di berbagai media, baik elektronik maupun media cetak, bahwa penurunan harga solar tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efesiensi pemakaian BBM di sejumlah pembangkit listrik.
Alasan lainnya, harga jual listrik di Indonesia terendah di Asia. Tarif listrik yang diterima konsumen sudah disubsidi. Jika dipaksakan turun, menurut Fahmi, anggaran negara bisa megap-megap. Selain membengkaknya subsidi penurunan TDL bisa berdampak pada sulitnya memenuhi biaya produksi. Juga, energi listrik nasional sekitar 70 persen masih bergantung dari BBM.

Namun, menurut saya, apa yang diungkapkan Fahmi Mochtar masih dapat ditepis. Yaitu, dengan solusi pemerintah harus mampu menghilangkan ketergantungan PLN terhadap energi primer. Caranya dengan mengalihkan intervensi pihak asing dari perusahaan energi yang menguasi hidup rakyat kepada energi sekunder. Dengan kata lain, jika pemerintah tidak melakukan nasionalisasi, harga energi sekunder juga sulit dikendalikan. Harga tarif listrik akan tetap mengikuti mekanisme pasar global.

Sebagai penghasil batu bara terbesar, ada pertanyaan kecil yang muncul di pikiran saya. Kenapa pemerintah tidak mau membeli saham Bumi saat berharga murah? Padahal, jika hal tersebut dilakukan pasokan nasional aman. Keamanan pasokan batu bara memungkinkan untuk menurunkan subsidi listrik yang menjadi beban pemerintah saat ini. Andai kata alasannya pemerintah tak memiliki cukup dana untuk mendorong saham Bumi yang pernah menyentuh angka Rp 700 per saham itu, mekanisme pembelian tentunya masih bisa dilakukan melalui ‘tangan’ Pertamina, Aneka Tambang, Bukit Asam, bank atau BUMN lainnya.

Bahkan jika ingin dilirik-lirik solusi lainnya, pemerintah juga masih bisa melakukan cara dengan menerbitkan Surat Perbendaharaan Nasional. Cara ini pernah dilontarkan presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Barack Obama dalam kampanyenya jika aset Negeri Paman Sam terancam dikuasai asing.
Jadi, alasan yang dikemukan pemerintah untuk tidak menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL) terkesan terlalu mengada-ada. Di tambah lagi saat ini, selain solar harga batu bara dan gas juga sudah lebih dulu melemah. Kini, kita hanya tinggal menunggu dan berharap di tahun 2009 ini akan terjadinya harapan yang selalu terbesit di hati kita masing, “Kutunggu turunnya Tarif Dasar Listrik !!!”.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial. Juga, Guru Institut Al-Qur’ an Darul Ilmi Medan (IQ-DIM) dan Mts Muallimin UNIVA Medan. Blog: http://opinipolitik.wordpress.com