Membaca Peluang SBY 2009

Membaca Peluang SBY 2009
Oleh: H. Rahmat Hidayat Nasution, Lc

Di penghujung Ramadhan kemarin, SBY menyatakan siap mempertahankan jabatannya untuk kembali maju dalam Pilpres 2009. Pernyataannya tersebut menimbulkan multi pertanyaan. Masih pantaskah SBY jadi presiden lagi? Alasan apa yang melatarbelakanginya untuk tampil di Pilpres 2009? Partai-partai manakah yang sudi mendukungnya? Bergandengan dengan siapakah SBY di Pilpres 2009 nantinya? Jawabannya amat subjektif. Tiap partai pasti akan mempertimbangkan kinerja SBY selama lima tahun ini.

Di antara partai yang sudah dipastikan mendukung SBY adalah Partai Demokrat. Partai ini langsung menyambut gembira pernyataan SBY akan tampil lagi di Pilpres 2009. Karena perjalanan SBY memimpin lima tahun, menurut Partai Demokrat, belumlah cukup untuk bisa merubah bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Keinginan SBY untuk tampil lagi sebagai presiden merupakan hal yang wajar, karena perjalanan yang dilaluinya sebagai Presiden belumlah begitu maksimal. Namun yang menjadi titik perhatian kita saat ini, kenapa partai-partai pendukung SBY di Pilpres 2004 nyaris tidak satu pun sudi mendukung SBY sebagai presiden kembali? Tak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Tak mungkin SBY ‘ditalak’ partai-partai pendukungnya dulu kalau tidak memiliki masalah yang signifikan.

Kilas Balik
Saat Pilpres 2004, kunci sukses SBY menjadi presiden adalah dukungan massa Islam, baik dari kalangan ulama hingga partai dan organisasi berbasis massa Islam seperti PKS, PPP dan PBB. Kini, para pendukung SBY tersebut sudah mulai menyatakan tidak akan bersama SBY lagi di Pilpres 2009. Ada yang merasa sakit hati, ada yang menilai SBY lemah, lambat dan tidak bertanggungjawab, bahkan ada yang menilai SBY lupa kacang pada kulitnya.

Para Kiai dan Ulama NU yang dulu mendukung SBY di Pilpres 2004 kini sudah mendirikan partai sendiri, yaitu PKNU. Dukungan para Kiai dan Ulama tersebut cukup besar pengaruhnya, karena SBY mampu mendapatkan suara besar di lumbung suara Mega-Hasyim yang menjadi pesaingnya saat itu. Apa alasan para Kiai dan Ulama tersebut menjauhi dan tidak simpatik lagi dengan SBY?

Di tabloid Indonesia Monitor edisi 7 yang terbit di Jakarta memuat berita tentang kekecawaan para Kiai terhadap SBY. Kekecawaan terbesar adalah SBY tidak komitmen dengan janji dan kata-kata yang diucapkannya kepada para kiai sebelum dirinya terpilih sebagai presiden. Di tabloid tersebut, dimuat percakapan SBY dengan KH. Chotib Umar melalui ponsel. KH. Chotib menceritakan bahwa SBY dalam percakapan tersebut mengatakan amalan wirid yang disampaikan kepada masih terus dijalankannya, dan jika terpilih SBY janji akan segera mengundang KH. Chotib Umar dan beberapa kiai lainnya ke Jakarta. Selama empat tahun menjadi presiden, kata KH. Chotib Umar, SBY tidak pernah menyambangi para kiai yang menjadi kunci suksesnya di Pilpres 2004. SBY lupa diri dan tidak komitmen dengan janji-janjinya untuk menjadikan para kiai sebagai penasehat. Padahal, tanpa ada peran kiai dan ulama dukungan masyarakat Jawa Timur tidak akan mungkin sebesar yang diperoleh SBY saat Pilpres 2004.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa selain dukungan para Kiai dan Ulama NU, SBY juga didukung tiga parpol Islam: PPP, PKS dan PBB. Jika mengikuti alur perjalanan politik ketiga parpol tersebut, kelihatannya ketiga pertai tersebut juga mulai menarik diri dan menjauhi SBY.

Diawali oleh PKS yang diam-diam, dapat dikatakan, menabuh genderang perang dengan SBY. Hal itu terbaca dari wacana capres “Balita (Bawah 50 tahun)” yang didengung-dengungkan Ketua Umum PKS, Tifatul Sembiring. Wacana ini saja sudah jelas menjegal SBY untuk dipastikan masuk dalam kandidat capres PKS, karena usia SBY saat ini sudah 59 tahun.

Selain itu, PKS juga sudah memproklamirkan sejak dini, jika memperoleh 20 persen suara dalam Pemilu Legeslatif dipastikan akan mempunyai capres sendiri dari tubuh PKS. Bukan hanya itu saja, PKS juga menilai pembangunan ekonomi di bawah kepemimpinan SBY belum membuahkan hasil memuaskan, malah cenderung rapuh.

Begitu juga dengan PBB. Sejak diberhentikannya Yusril Ihza Mahendra dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), PBB merasa dikhianati SBY, karena Yusril Ihza Mahendra adalah kader terbaik dan bahkan ikon partai.. Pemecatan Yusril bagi PBB adalah penghinaan besar. Sebagai bentuk perlawanan, PBB jauh-jauh hari sudah menyatakan akan mencapreskan Yusril Ihza Mahendra di Pemilu 2009.

PPP memang belum menunjukkan tanda mendukung atau menarik diri dari SBY. Tapi, melihat gerak PPP yang sering “latah” ikut-ikutan belakang ini, penulis menilai mereka juga akan menjauh dari SBY. Latahnya PPP cukup terlihat dari ikut-ikutan memasukkan caleg artis. Maka bisa diasumsikan juga akan latah untuk tidak mendukung SBY, jika melihat tidak begitu banyaknya partai lain yang mendukung.

Selain tiga parpol berasas Islam yang dulu mendukung SBY, partai nasionalis seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga sudah kelihatan menjauhi SBY. Gerak penolakan dukung SBY terlihat jelas dengan sudah menetapkan capres dari PKPI adalah Meutia Hatta Swasono.

Duet SBY- JK
Selain memproklamirkan diri siap untuk mencalonkan diri sebagai presiden, SBY juga menyatakan kemungkinan akan tetap berpasangan dengan Yusuf Kalla. Pernyataan SBY tersebut juga laik menimbulkan aneka penafsiran. Bisa jadi bertujuan agar visi, misi dan program yang telah digagas dan dirintis selama ini akan lebih terjamin pelaksanaannya untuk lima tahun mendatang. Bisa jadi juga pernyataan SBY tersebut sebagai basa-basi politik saja untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kabinet. Selain itu, bisa jadi juga sebagai langkah untuk memetakan pola koalisi, dengan tujuan mengetes langkah-langkah dan memancing manuver dari elite politik lain untuk melakukan pemetaan lebih jelas lagi.

Jika ditinjau dari komentar-komentar para partisan di tubuh Golkar sendiri, selaku partai yang dipimpin Yusuf Kalla, pernyataan SBY memberi kesan terlalu dini. Meskipun sehari setelah SBY menyatakan akan menggandeng Yusuf Kalla mendapatkan gayung bersambut dari Yusuf Kalla sendiri. Karena, dalam tubuh Golkar penetapan akankah Golkar mencalonkan presiden atau wakil presiden akan dibicarakan dalam rapat pimpinan khusus atau konvensi yang biasanya diadakan setelah pemilu legeslatif.

Hemat penulis, pernyataan SBY untuk tetap berpasangan dengan Yusuf Kalla memang terlalu dini. Karena tidak tertutup kemungkinan SBY akan memilih orang lain yang lebih menjanjikan dari segi popularitas dan mesin politik. Selain itu, pernyataan SBY menggandeng kata “kemungkinan” yang menunjukkan kata ketidakpastian, bahkan cenderung masih pendapat pribadi, bukan partai.

Selain itu, posisi incumbent SBY juga mengandung kerawanan untuk bisa maju di Pilpres dan rentan kalah. Hal ini bisa berkaca dari posisi Megawati di Pilpres 2004. Saat putri Bung Karno itu maju, ia mengalami kekalahan karena tidak mampu menggunakan posisi incumbent-nya secara optimal. Program-programnya dirasakan kurang menyentuh rakyat dan tidak ada gebrakan-gebrakan yang fenomenal.

Jika SBY tidak melakukan perubahan yang luar biasa dalam konteks kinerja pemerintahan dan kepemimpinan politik bakal bernasib sama dengan Megawati di Pilpres 2004. Yang dibutuhkan SBY saat ini, hanya terobosan-terobosan politik yang sangat meyakinkan. Kalau gayanya begini-begini saja, penulis menilai peluangnya mungkin akan berat.

Pesaing SBY
Selain permasalahan di atas, yang menjadi perhatian SBY untuk berpeluang menjadi presiden lagi adalah mewaspadai kekuatan capres lain, baik wajah lama seperti Megawati, Wiranto maupun wajah baru seperti Sri Sultan Hemengku Buwono X, Prabowo Sugianto, Hidayat Nur Wahid. Mereka sudah memiliki popularitas yang cukup kuat dan mesin politik yang tangguh. Prabowo Sugianto misalnya, tren popularitasnya makin meningkat seiring gencarnya iklan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Demikian juga Sri Sultan Hemengku Buwono X memiliki tren popularitas yang cukup diperhitungkan, meskipun belum menyatakan diri untuk maju sebagai capres. Lain lagi dengan Hidayat Nur Wahid, Ia tergolong capres muda potensial, popularitasnya cukup kuat dan juga memiliki kenderaan politik yang jelas.
Dari beberapa gambaran di atas, terjawablah sudah peluang SBY. Tanpa adanya perubahan yang luar biasa dalam kinerja pemerintahan dan kepemimpinan politiknya saat ini, peluang SBY untuk jadi presiden lagi cukup sulit. Kecuali dia mampu menggandeng Cawapres dari partai besar, seperti Golkar, PDIP, PKS.

Penulis adalah Pemerhati Politik Indonesia
(Artikel ini sudah dimuat di harian Waspada Medan)

Politisi Kutu Loncat

Politisi Kutu Loncat
Oleh: Rahmat Hidayat Nasution

Politik adalah proses menjadi manusia dengan ketinggian akal, budi, nalar dan pikiran, sehingga nantinya bisa menghasilkan energi penyembuhan bagi krisis di berbagai kehidupan. Untuk menyelamatkan Indonesia, seyogyanya politisi yang muncul di panggung kekuasaan harus tampil dengan cara menunjukkan diri bahwa mereka manusia. Bukan hewan, bukan monster, bukan drakula, bukan artis yang memoles diri agar enak dilihat sutradara, penonton dan pemilik modal.

Akan tetapi, ironisnya politisi di negeri kita ini masih banyak yang belum memahami tugasnya, sehingga yang dicari kerap hanya untuk kepentingan pribadi. Mereka masih tetap berasumsi bahwa partai politik adalah tempat permainan. Tempat adu strategi. Makanya, menurut sebagian politisi bahwa nuansa gonta-ganti partai menjadi hal biasa dan bahkan dianggap syirik jika terlalu fanatik ke partai.

Efeknya, nuansa fenomena tersebut masih tetap mencuat lagi menjelang Pemilu 2009. Fenomena itu lebih terkenal dengan istilah pindah partai. Fenomena itu juga bersifat seperti kutu loncat. Dalam bidang pertanian, jika tanaman diserang hama kutu loncat tak pelak lagi produksi pertanian akan hancur. Akankah fenomena politikus “kutu loncat” menimbulkan kerusakan sendi-sendi di negeri ini?

Penyebab
Memperhatikan munculnya politisi pindah partai menjelang pemilu biasanya didasari lantaran ketidakpuasan, bukan didasari oleh suatu komitmen untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih baik. Meski sudah menjadi fenomena umum, kondisi ini sangat memprihatinkan karena politisi menggunakan partai politik semata-mata untuk kepentingan diri bukan untuk suatu perjuangan.

Boleh dikatakan, para politisi yang “doyan” pindah partai memberi kesan bahwa mereka kurang punya prinsip atau bahkan mereka berpolitik di negeri ini belum menjadi tujuan ideologis untuk memperjuangkan sesuatu. Kebanyakan dari mereka berpikir bagaimana kepentingannya bisa diwujudkan sesuai dengan pragmatisme yang dimiliki. Dengan ungkapan lain, yang terpenting saat ini adalah politik menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, mencari status sosial baru, dan untuk membangun eksistensi diri.

Bila prinsip dan nilai memperjuangkan harapan rakyat sangat rendah grade-nya di mata politisi, akan muncullah semangat “kutu loncat”, semangat aji mumpung, semangat untuk mengabaikan prinsip dan nilai memperjuangkan suara rakyat. Jika sudah demikian, penulis berasumsi akan sangat sulit berharap dari politisi yang muncul ditahun 2009 ini akan adanya perubahan signifikan.

Bahkan, jika boleh berperasangka, penulis merasakan akan semakin banyak pelaku koruptor baru yang akan lahir di parlemen. Karena para politisi yang sekarang muncul kebanyakan mereka menggunakan jalur politik untuk melakukan transaksional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sosial.

Jika memperhatikan sebab para politisi pindah partai akan ditemukan beraneka alasan. Ada yang pindah karena di tempat lama sudah tidak dipakai lagi, ada yang hengkang gara-gara ada tawaran menggiurkan, ada yang pergi karena konflik internal, bahkan ada yang mengikuti petunjuk mimpi. Politisi yang sudah masyhur pindah partai, seperti Fuad Bawadzir yang sebelumnya bergabung di PAN kini pindah ke Hanura; KH. Nur Muhammad Iskandar SQ, mantan anggota DPR dari PKB hengkang ke PPP; Syafi’i Ma’arif yang dulunya sangat aktif di PPP sekarang menambatkan diri di Partai Demokrat.

Selain itu, jika diperhatikan lagi, tak hanya politisi “tulen” yang senang berpindah partai, artis yang selama ini sering bersinggungan dengan parpol pun banyak juga yang pindah-pindah “perahu”. Namun, lagi-lagi tak jelas tujuannya. Apakah faktor ekonomi atau ideologi? Di antara artis yang resmi pindah partai adalah Anwar Fuadi yang selama ini dikenal dekat dengan partai Golkar sekarang ia menjadi caleg partai Hanura; Marrisa Haque yang dulunya pernah menjadi anggota fraksi PDIP di DPR kini ia menjadi caleg dari PPP; Ikang Fawzi, suami Marrisa Haque kini sedang bergabung dengan PAN.

Selain mengkritis perilaku artis yang “doyan” pindah partai, tampaknya kita perlu juga mempelajari dan mengkritisi kenapa partai-partai yang dijadikan “perahu” untuk mengejar kesuksesan menerima begitu saja politisi “kutu loncat”. Dapat dikatakan, kegagalan dalam kaderisasi di tubuh partai politik menjadi biang munculnya politisi yang suka “loncat pagar”, dan ditambah lagi minimnya pengetauhan politik di tubuh kader-kader partai. Makanya, tak heran jika hal ini menjadi minat para politisi kutu loncat untuk mengambil kesempatan.

Bukah hanya itu, sistem pengaderan dan penjenjangan yang ada di partai sekarang sudah mulai ditinggalkan karena elite partai berpikir sangat pragmatis untuk sebanyak-banyaknya mendapatkan suara dan dana. Sehingga cukup banyak partai lama maupun baru yang menawar-nawari politisi yang sudah terkenal dan punya uang banyak untuk bergabung dan boleh memilih nomor urut berapa yang diinginkan. Padahal, ada banyak kader partai yang relatif lama dan “berkeringat”, loyalis partai, pembela partai, tidak diangkat menjadi caleg. Dan kalau pun diangkat mendapat nomor urut “sepatu”.

Hemat penulis, penyebab lain kenapa partai mau menerima politisi “kutu loncat” karena politisi yang “lompat pagar” biasanya orang yang cukup populer. Sementara itu partai punya kepentingan besar dengan mereka untuk meningkatkan popularitas partai. Sehingga kehadiran politisi kutu loncat dipandang sebagai “berkah” bagi partai. Berkah karena popularitas politisi yang bergabung menjadi promosi gratis juga bagi partai. Maka terjadilah siombiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara partai dan politisi “kutu loncat”.

Penilaian
Penulis menilai, politisi di negeri ini masih jauh berbeda dengan politisi di negara-negara maju. Mereka masuk ke dunia politik dalam rangka pengabdian, membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik, bukan untuk mengisi perut sendiri atau meningkatkan status sosial pribadi.

Bahkan, seburuk-buruknya zaman Orde Baru, para politikus di masa itu tidak begitu mudah untuk melakukan gonta-ganti partai, berbeda dengan sekarang. Singkatnya, politisi sekarang hampir tidak punya prinsip, ideologi, dan loyalitas. Ideologi yang diperjuangkan bukan ideologi untuk kepentingan sesuatu yang berdasarkan prinsip hidup, tetapi lebih kepada pragmatisme hidup. Barangkali semua itu terkait dengan rendahnya kematangan mereka untuk menempa diri sebagai seorang politisi, tidak belajar dari perjalanan bangsa ini bahwa orang-orang yang menjadi politisi itu orang yang teruji record-nya dalam perjuangan dan pergerakan.

Boleh jadi dampak yang akan dirasakan nanti banyaknya politisi yang muncul di DPR yang tidak memiliki basic, tidak punya kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang kuat. Mereka juga memiliki kepekaan sosial yang rendah karena kemunculan mereka tidak berdasarkan alur ideologi yang mestinya mereka miliki. Mereka menjadi orang-orang yang jauh dari harapan masyarakat, akan jauh dari semangat untuk membangun suatu kehidupan berbangsa yang acuannya menuju masyarakat sejahtera dengan mementingkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Singkatnya, pekerjaan mereka nantinya di parlemen hanya 5D: datang, daftar, duduk, dengar dan duit.

Penulis adalah Pemerhati Politik Indonesia

Sedih!!! Rakyat Tak Kenal Ketua Umum Parpol

Oleh: Rahmat Hidayat Nasution

Ketika sedang duduk santai menunggu saat berbuka puasa di sebuah rumah makan padang di Batang Kuis, Minggu (28/9), penulis mendengar pembicaraan hangat dua orang laki-laki yang juga sedang menunggu berbuka puasa. Keduanya sedang asyik membicarakan bagaimana perkembangan dan kemajuan pembangunan Deli Serdang yang dilakukan Amri Tambunan selama lima tahun menjadi Bupati. Keduanya sepakat untuk memilih Amri Tambunan sebagai Calon Bupati Deli Serdang untuk lima tahun ke depan.

Setelah azan berkumandang dan makanan yang tersedia di meja sudah habis disantap, penulis mencoba hadir dihadapan mereka. Bukan maksud penulis untuk ikut mendukung atau ingin berdebat, tapi penulis ingin bertanya jika pada Pemilu 2009 akan memilih partai apa? Serentak keduanya menjawab, mereka akan memilih PBB. Kemudian, penulis pun mencoba untuk melanjutkan dialog dengan menanyakan, siapa Ketua Umum PBB saat ini? Dengan wajah malu, keduanya menyatakan tidak tahu. Terus penulis pun melanjutkan pertanyaan, “apakah Bapak berdua kader PBB?” Jawaban keduanya, “tidak”. Tapi, sejak dulu mereka memilih PBB karena kekharismatikan Yusril Ihza Mahendra. Bahkan, Yusril sudah tidak menjadi ketua PBB pun mereka tidak tahu.

Apa yang penulis alami di atas bukanlah hanya terjadi pada kedua orang itu saja. Dapat dikatakan bahwa masih banyak rakyat yang bakal menjadi pemilih tidak kenal dengan ketua umum parpol yang akan dipilihnya. Bahkan, dalam forum-forum politik yang penulis temukan di Internet terungkap, bahwa hasil Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilakukan pada juni 2008 di 33 provinsi dengan jumlah sampel sebanyak 1.225 orang responden menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak tahu nama para ketua umum parpol besar yang menguasai kursi legeslatif.

Lalu siapakah yang dikenal masyarakat? Jika dilihat dari apa yang penulis temukan di lapangan dan komentar di beberapa forum politik, sepertinya, masyarakat hanya mengenal figur-figur yang menjadi ikon partai politik, seperti SBY, Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, Hamzah Haz, Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid. Sosok seperti Hadi Utomo, Tifatul Sembiring, Suryadharma Ali, MS Kaban, bahkan Soetrisno Bachir yang rajin beriklan tetap saja tak dikenal masyarakat.

Jika boleh disimpulkan, ada dua hal yang membuat masyarakat tidak kenal dengan ketua umum parpol yang ada saat ini. Pertama, cuek. Masyarakat merasa “ogah” untuk memikirkan ketua umum parpol yang ada, karena mereka menilai tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ekonomi Indonesia bisa membaik. Yang dirasakan masyarakat hanya selalu kesulitan ekonomi. Kedua, masih kentalnya nama tokoh-tokoh yang lama ditelinga mereka. Misalnya saja Amien Rais. Tokoh PAN ini masih tetap lebih terkenal dari Soetrisno Bachir. Padahal, Soetrisno Bachir sudah menggelontorkan miliaran rupiah demi slogan “Hidup Adalah Perbuatan”. Popularitas Soetrisno Bachir tetap jauh berada di bawah Amien Rais.

Memang, beberapa ketua umum parpol sudah mencoba melakukan berapa terobosan untuk bisa dikenal publik, tapi tetap saja belum bisa membuat mereka cukup terkenal. Selain Soetrisno Bachir, ada Tifatul Sembiring. Ia juga melakukan terobosan untuk populer dengan cara melontarkan sindiran ke lawan politiknya. Bahkan, langkah-langkah yang dilakukan Tifatul Sembiring dapat dinilai positif dan bahkan mampu merubah citra PKS. Boleh dikatakan, PKS ditangan Tifatul terlihat lebih berani dan energik jika dibandingkan saat pimpinan partai masih dipegang Hidayat Nur Wahid. Tapi, hasil akhirnya tetap saja rakyat belum banyak mengenal dirinya sebagai Ketua Umum PKS.

Sejatinya, hemat penulis, ada cara lain yang lebih efektif dilakukan ketua umum parpol agar populer, ketimbang melontarkan pernyataan kontroversial, yaitu memberikan sumbangan pemikiran lewat media massa untuk setiap isu yang sedang populer di masyarakat. Bahkan, tidak salah jika visi dan misi partai dituangkan ke dalam sebuah artikel dan siap menerima kritikan dan masukan dari publik.

Selain itu, ada satu hal lagi yang terkadang membuat publik bingung. Ada beberapa ketua umum parpol yang mencoba mempopulerkan diri, tapi saat ditanya apakah dirinya berencana jadi presiden. Jawaban yang selalu dilontarkan, diserahkan kepada keputusan partai. Hal ini bisa menimbulkan tafsir bahwa adanya ketidakdewasaan dari apa yang dilakukan ketua umum. Misalnya Soetrisno Bachir, di beberapa media cetak maupun online ketika ditanya apa tujuannya beriklan politik? Soetrisno Bachir selalu menjawab bahwa iklannya bukan untuk mencari polularitas. Bahkan ia kerap menyatakan tak ada kaitannya dengan partai, apalagi capres.

Pada dasarnya, jika berniat membesarkan partai, seorang pemimpin parpol tidak perlu terkenal. Jika merujuk ke negara penganut sistem presidensial, figur pemimpin parpol pun tak harus tokoh populer. Yang terpenting adalah mampu memperkuat basis massa dan membenahi manajemen di tubuh partai. Hal ini terjadi di negara dengan sistem presidensial mapan, Amerika misalnya.

Boleh dikatakan, hal tersebutlah yang menjadi perbedaan dengan Indonesia. Ketua umum yang diusung menjabat adalah partisan parpol. Tak ayal, pimpinan parpol berlomba ingin dikenal publik. Sementara itu, tidak satu pun negara penganut sistem presidensial di dunia yang pimpinan parpolnya maju sebagai pejabat publik, apalagi menjadi presiden. Kecuali di Indonesia.

Penulis adalah Pemerhati Partai Politik Indonesia

Soekarno, Soeharto dan Susilo Bambang Yudoyono

Oleh: Rahmat Hidayat Nasution

Membaca judul di atas, barangkali pembaca beranggapan bahwa penulis akan membandingkan masa kepemimpinan ketiga presiden dari kalangan militer itu se-masa menjabat. Tidak. Penulis sama sekali tidak ingin membandingkan masa kepiminpinan mereka. Penulis hanya ingin mengupas bagaimana potensi kharismatik Soekarno dan Soeharto terhadap para menteri dan pejabat negaranya dengan membandingkan kharismatik SBY sebagai presiden saat ini. Secara tidak langsung, sejatinya, penulis ingin mengkritik SBY yang nyaris terkesan kurang memiliki kharismatik di mata para menteri dan pejabat negara yang dipimpinnya.

Cukup aktual dan segar dalam ingatan kita ketika hampir seluruh televisi dan surat kabar di Indonesia pada akhir Agustus lalu memuat berita tentang kemarahan SBY di saat rapat dengan para menterinya. Bahkan, jika dihitung sejak menjadi presiden, setidaknya SBY empat kali sudah empat kali memarahi menteri dan pejabat negara. Pertama, memahari Menteri Kesahatan Siti Fadilah Supari pada akhir Desember 2007. Ketika itu, SBY sedang serius mendengarkan keluh-kesah seorang penderita HIV/AIDS di Istana Negara. Tiba-tiba SBY menegur Menteri Kesehatan yang juga tak kalah seriusnya berbincang dengan Menkoimfo M. Nuh. Namun, saking asyinya kedua menteri tersebut tak mendengar teguran SBY. Akhirnya dengan suara lebih keras, kembali SBY memanggil nama Menteri Kesehatan sebanyak tiga kali dan akhirnya membuat Siti Fadilah tersadar.

Kedua, saat memberikan pembekala kegiatan Forum Konsolidasi Pimpinan Daerah Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota angkatan II tahun 2008 di gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta. Saat itu, cukup jelas terlihat mimik wajah SBY yang menahan marah, tangan SBY pun ikut menunjuk ke arah seorang bupati yang tertidur. Akhirnya, Bupati yang ditunjuk terjaga dan langsung pucat.

Ketiga, SBY mendamprat beberapa menterinya yang asyik ngobrol sambi tertawa-tawa saat hendak memulai rapat kabinet guna membahas kebakaran hutan yang asapnya diprotes Malaysia dan Singapura

Keempat, saat memimpin Rapat Kabinet Paripurna membahas LNG tangguh, kamis (28/8) lalu. SBY menegur Kepala BIN Sjamsir Siregar, Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan dan Kepala BPKP Didi Widayadi yang sedang tertawa cekikikan. Cukup tampak dilayar kaca SBY menatap tajam kepada tiga orang tersebut sambil menunjuk-nunjuk jarinya.

Masih perlukah sikap marah SBY ini jadi perhatian dan pembahasan saat ini? Mengapa para menteri dan pejabat negara terkesan acuh tak acuh pada pidato SBY? Jika ditanya tentang penting atau tidaknya dibahas kemarahan SBY, hemat penulis, cukup perlu. Karena masih banyak agenda rapat yang akan dilakukan SBY bersama para menteri dan pejabat negara hingga masa akhir kepemimpinannya. Sedangkan masalah acuh tak acuhnya bawahan SBY, kelihatannya penyebab hal ini cukup kompleks.. Analisis penulis menyimpulkan setidaknya ada tiga penyebab kenapa hal itu bisa terjadi. Pertama, pidato SBY dianggap membosankan dan membuat ngantuk. Kedua, kharismatik SBY sudah menurun di mata para menteri dan pejabat negara hingga saat berpidato, seolah-olah pidato SBY tidak perlu didengarkan. Ketiga, pidato SBY dianggap kurang penting dan kurang laik didengarkan.

Di sisi lain, sikap menteri dan pejabat negara yang acuh tak acuh kemungkinan besar membuat SBY merasa sudah dipandang dengan sebelah mata. Citranya jatuh. Wibawanya pun sudah dianggap mulai pudar. Padahal, yang dibahas menyangkut masyarakat cukup banyak. Karena itu, sah-sah saja jika SBY meradang, memarahi atau menghardik anak buahnya. Tapi, SBY kurang pandai mengatur kondisi emosinya, hingga akhirnya memberi kesan dirinya yang salah.

Tampaknya, SBY perlu belajar banyak dari Soekarno dan Soeharto agar memiliki wibawa. Dari Soekarno, SBY perlu belajar bagaimana membuat pendengarnya terhiponotis, terkesima dan tidak akan meninggalkan tempat hingga kalimat terakhir. Sedang dari Soeharto, Presiden SBY perlu belajar bagaimana cara memarahi anak buah sehingga tidak perlu sampai menunjuk-nunjukkan jari dan mempermalukan anak buah, apalagi jika ada kamera di sekitarnya. Soeharto tidak pernah langsung memarahi anak buahnya. Ia cukup menyuruh ajudan menyampaikan teguran dan tidak sampai mengundang pers untuk mengekspos kemarahannya. Memang, cara yang dilakukan Soeharto terkesan seperti raja, sehingga seperti menerapkan kesan diktator yang membuat orang takut kepadanya.

Tak salah jika SBY ingin menegur dengan lebih intraktif, tapi seharusnya dengan cara yang lebih bijak dan santun. SBY juga tidak perlu menujukkan kepada publik bahwa ia serius memikirkan bangsa. Sebab masyarakat sendiri sudah merasakan, betapa kian sulitnya ekonomi saat ini. Masyarakat juga tahu, siapa presiden yang hanya mementingkan citra saja, dan kerap mengabaikan hal-hal yang menyangkut hidup orang banyak.

Kesimpulannya, SBY harus bisa mengendalikan diri sendiri untuk tetap profesional, mementingkan kepentingan umum, dan akan terlihat berdiri di atas semua kepentingan. Kuncinya, SBY harus mengingat bahwa ia stay in public area. Jika sudah mampu melakukan hal itu, kesan SBY yang selama ini seing disebut sebagai orang yang “not the man right on the right place. Wrong person for the wrong place” salah memilih orang di dalam kabinetnya tidak terbukti. Mari, kita tunggu perubahan SBY!

Penulis adalah Pemerhati Politik Indonesia