Hidup Capres Hanya Untuk Beriklan

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia “sibuk” disuguhkan oleh maraknya tayangan iklan politisi di televisi. Pagi, siang, malam, mereka terus muncul di televisi, bagaikan punya energi tak terbatas. Seolah-olah hidup ini hanya untuk beriklan. Materi iklan juga harus diperbaharui sesuai momen yang ada. Ada iklan menggandeng anak-anak berprestasi, terkait 17 Agustus, iklan puasa, Sumpah Pemuda, Tahun Baru dan lain-lain. Apakah fenomena capres kita ini sudah terjangkit virus idolisasi, mencari jalan pintas untuk menjadi terkenal tanpa membuktikan kemampuan diri?

Ironisnya, Presiden SBY yang seharusnya fokus pada pekerjaannya menjalankan tugas negara, malah masih ikut-ikutan mengiklankan partainya. Padahal, selama ini SBY sering kali mencitrakan dirinya sebagai orang yang non paritisan, berdiri di atas semua golongan, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan partai. Bahkan, SBY pernah mempublikasikan bahwa ia akan menjaga jarak dengan Partai Demokrat. Jadi saat ini, menurut penulis, kesannya SBY takut ketinggalan kereta, padahal Pemilu masih tahun depan. Luar biasa!

Tampaknya, para capres sangat yakin, beriklan di televisi merupakan cara paling ampuh guna mengenalkan wajah mereka kepada masyarakat. Tujuannya, tak lain dan tak bukan hanya untuk mencari simpati masyarakat guna menghadapi Pilpres 2009. Tapi, apakah cara ini akan berhasil? Menurut penulis, cara ini malah membuat timbulnya sinisme masyarakat bahwa tujuan para capres hanya untuk mempopulerkan diri saja.

Bahkan, gara-gara iklan ini layak diusulkan agar aliran dana yang digunakan untuk beriklan harus diusut. Jangan-jangan hasil money loundring, korupsi, mafia BLBI atau bandar judi/narkoba. Kenapa harus dilakukan? Alasannya, uang yang digelontorkan untuk keperluan iklan televisi dapat dipastikan cukup besar. Atau barang kali, ramainya beriklan disponsori oleh invesor asing dengan membawa misi empat agenda dalam lima tahun ke depan, tepatnya saat menjabat nanti. Tahun pertama, sibuk konsolidasi dan belajar. Tahun kedua, sibuk bayar utang ke investor. Tahun ketiga dan keempat, sibuk bikin program. Tahun kelima, sibuk mengumpulkan modal untuk kampanya capres lagi.

Padahal, yang dibutuhkan publik saat ini, menurut penulis, adalah langsung ke-perbuatan nyata. Mengalihkan dana iklan untuk membangun sekolah gratis, buku gratis atau membantu rakyat miskin yang kekurangan gizi, misalnya. Atau bisa jadi, ramainya orang beriklan dapat membuat kekhawatiran baru, yaitu iklan capres dapat menggeser acara hiburan/lawak. Bahkan, bisa jadi sang capres juga sudah bersiap untuk menjadi pelawak.

Terlepas dari itu semua, tampaknya banyak capres yang belum menyadari bahwa saat ini masyarakat, utamanya di perkotaan, sudah melek politik. Masyarakat telah memiliki referensi dalam menentukan pilihan politiknya. Dari mana masyarak mempelajarinya? Sudah tentu masyarakat belajar dari pemilihan presiden masa lalu. Masyarakat kini lebih memilih cara pandang atau gagasan capres guna membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Bukan karena kegagahan atau pintar bicara. Karena itu, sebanyak dan sehebat apa pun iklan politik seorang capres di televisi, belum tentu mampu mempengaruhi pilihan politik seseorang. Masyarakat telah memiliki jejak recam capres yang akan dipilih dan tentunya tak mau masuk dalam lubang yang sama untuk kedua kali.

Penulis adalah Pemerhati Politik Indonesia
(Sumber inspirasi Tabloid Indonesia Monitor)

Kenapa SBY Mulai Ditinggalkan Pendukungnya?

Oleh: Rahmat Hidayat Nasution

Pertanyaan di atas merupakan salah satu bagian dari berita terhangat di beberapa media massa, baik tabloid maupun koran, yang memuat berita-berita politik. Berita SBY ditinggalkan para pendukungnya, diprediksikan, akan kian mengkristal hingga menjelang pemilu 2009. Kenapa bisa terjadi demikian? Apa yang terjadi dengan SBY? Kesalahan-kesalahan apa yang dilakukannya? Artikel ini akan mencoba berusah mengurai sebagian penyebab SBY mulai ditinggalkan para pendukungnya di Pilpres 2004 yang lalu.

Sudah jamak diketauhi, bahwa kunci sukses SBY menjadi presiden adalah dukungan maksimal massa Islam, baik dari kalangan ulama hingga partai dan organisasi berbasis massa Islam seperti PKS, PPP dan PBB. Bahkan, cukup mengagetkan suara mayoritas ulama dan kiai NU di Jawa Timur masuk ke dalam ‘kantong’ suara SBY. Padahal, ketika itu, Hasyim Muzadi sebagai tokoh NU sedang menjadi Cawapres Megawati.

Lalu, apakah SBY akan masih mendapatkan dukungan dari para kiai dan ulama NU kembali di Pilpres 2009? Tampaknya, tidak. Jika dicermati, SBY akan kehilangan mereka. Karena para kiai dan ulama yang mendukung SBY pada Pilpres 2004 sudah mendirikan partai sendiri, yaitu PKNU. Apa pasal mereka menjauhi dan tidak simpati lagi dengan SBY?

Di tabloid Indonesia Monitor edisi 7 yang penulis beli saat berkunjung ke Jakarta, memuat berita tentang kekecewaan para kiai terhadap SBY. Kekecewaan yang paling besar adalah SBY tidak komitmen dengan janji dan kata-kata yang diucapkannya kepada para kiai sebelum dirinya terpilih menjadi presiden. Di tabloid tersebut, memuat salah satu percakapan SBY dengan KH. Chotib Umar melalui ponsel. SBY mengatakan bahwa amalan wirid yang disampaikan kepada masih terus dijalankannya, dan jika terpilih SBY janji akan segera mengundang KH. Chotib dan beberapa kiai lainnya ke Jakarta.

Apakah SBY menepati janjinya? Selama empat tahun menjadi presiden. SBY tidak pernah menyambangi para kiai yang menjadi kunci suksesnya di Pilpres 2004. SBY lupa diri dan tidak komitmen dengan janji-janjinya untuk menjadikan para kiai sebagai penasehat. Padahal, tanpa peran kiai dan ulama, dukungan masyarakat Jawa Timur tidak akan mungkin sebesar yang diperoleh SBY saat Pilpres 2004. Karena saat itu Jawa Timur juga menjadi lumbung suara untuk pasangan Mega-Hasyim. Cara yang dilakukan para kiai adalah memberikan arahan kepada para santri dan masyarakat di Jawa Timur agar saat hari –H pilpres putaran kedua mencoblos yang gambar “kupluk loro” (gambar SBY-Jk), bukan yang gambarnya “kupluk siji” (gambar Mega-Hasyim).

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa selain dukungan para ulama NU, SBY mendapat dukungan dari partai-partai Islam seperti PKS, PPP dan PBB. Apakah ketiga partai Islam ini masih mendukung SBY di Pilpres 2009? Sama seperti halnya para kiai dan ulama NU yang menarik diri dari SBY, ketiga partai ini juga sudah mulai menarik diri dan menjauhi SBY. PBB yang sejak awal mendukung duet SBY-JK merasa dikhianati setelah kader terbaik mereka, Yusril Ihza Mahendra dan Abdurrahman Saleh, diberhentikan dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Sekalipun MS Kaban masih dipertahankan sebagai Menhut, tapi kader-kader PBB tetap merasa sakit hati. Maka tak heran, jika jauh-jauh hari PBB sudah mencapreskan Yusril sebagai bentuk “perlawanan” terhadap sikap SBY.

Demikian halnya dengan PKS. Meski tiga kader mereka, Adhyksa Dault, Yusuf Asy’ari, dan Anton Aprianto masih “duduk manis” di kabinet SBY. Dapat dikatakan, aroma PKS menabuh genderang perang dengan SBY sudah mulai tercium. Hal itu dapat terbaca melalui lontaran Ketua Umum PKS, Tifatul Sembiring tentang wacana capres “balita”, bawah 50 tahun. Dengan wacana ini, SBY yang kini 59 tahun sudah dipastikan tidak masuk dalam daftar kandidat capres PKS.

Selain itu, PKS juga menggunakan dua “jurus” lagi untuk lebih serius menolak SBY dalam daftar kandidat capres. Pertama, PKS menilai pembangunan ekonomi di bawah kepemimpinan SBY belum membuahkan hasil memuaskan, malah cenderung rapuh. Kedua, Sejak dini Tifatul Sembiring sudah memproklamirkan, jika PKS berhasil memperoleh 20 persen suara dalam pemilu legeslatif, dipastikan akan punya capres sendiri.

Bagaimana dengan PPP? Tampaknya, PPP tak akan ragu lagi banting setir untuk meninggalkan SBY. Hal ini terlihat dari tidak respeknya mereka dengan kebijakan-kebijakan SBY. Bahkan, Nur Iskandar SQ, Ketua Pelaksana Harian Majelis Syariah DPP PPP pernah menyatakan saat diwawancarai wartawan Tabloid Indonesia Monitor, “kalau susah terus, rakyat tentu berpikir, ngapain milih SBY lagi. Sentral isu dalam pemilu yang akan datang tampaknya akan mengarah ke soal kesejahteraan rakyat. SBY tak bisa membuat sejahtera rakyat. Rakyat benar-benar merasa krisis sekarang”. Melihat pernyataan Nur Iskandar di atas, menunjukkan kalau PPP juga sudah merasa kecewa berat dengan SBY.

Jika demikian halnya, apa yang harus dilakukan SBY agar tidak kehilangan pendukungnya di Pilpres 2004? Tak banyak yang bisa dilakukan SBY, kecuali segera mengakui kesalahan dan sesegera mungkin juga untuk memperbaiki silaturrahmi dan komunikasinya dengan para pendukungnya. Meskipun SBY kecil harapan bisa mendapatkan suara mereka lagi, paling tidak sikap keberanian SBY mengakui kesalahan bisa membuat mereka mulai simpati.

Penulis adalah Pemerhati Politik yang berdomisili di Medan

Antara Mendukung dan Menolak Gerakan Tolak SBY

Oleh: Rahmat Hidayat Nasution

Adalah berita terhangat politik Indonesia belakangan ini di berbagai media tentang cukup mengkristalnya gerakan politik menolak SBY menjelang Pemilu 2009. Hal ini dapat dilihat dari munculnya beberapa kandidat calon presiden mantan militer pesaing SBY dan perginya beberapa pendukung SBY di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004. Jika dilihat lebih mendalam lagi, kondisi seperti ini sebenarnya wajar karena memang faktanya tidak ada perubahan hampir empat tahun terakhir sebagaimana yang dijanjikan SBY pada masa kampanye. Sementara itu, rakyat juga kian sadar bahwa perubahan yang diharapkan tak kunjung datang. Antara harapan yang ditunggu rakyat dan pemenuhan yang diberikan SBY benar-benar tidak sepadan.

Bahkan, di beberapa poling yang ada kemerosotan citra SBY cukup drastis tajam dan tak pelak lagi menunjukkan adanya pergerakan untuk meninggalkan SBY di Pemilu 2009. Fakta tersebut cukup membuktikan bahwa tak hanya di tingkat elite, di tingkat grass root pun sudah menunjukkan sikap politiknya, yaitu menolak figur incumbent.

Gerakan meninggalkan SBY terjadi karena kesalahan SBY sendiri yang sudah diberi kesempatan memerintah ternyata gagal menghadirkan perubahan. Di kelompok aktivis pro-demokrasi dan politisi-militer mengklaim SBY benar-benar tak bisa berbuat untuk mencapai apa yang didengung-dengungkannya saat kampanye. Di kelompok ulama dan elit partai politik mantan pendukung SBY di Pemilihan Presiden (Pilpres 2004) nyaris lebih kecewa karena setelah terpilih menjadi presiden, SBY dinilai tidak memenuhi komitmen yang pernah diucapkannya dulu.

Dari sinilah suara-suara perlunya pergantian kepemimpinan cukup nyaring terdengar. Beraneka wadah dan forum diskusi pun mulai ramai digagas, namun arah perjuangannya tetap sama: menggeser SBY dari kursi RI-1. Komite Bangkit Indonesia misalnya. Wadah yang dibangun Rizal Ramli ini berfungsi mengkritik segala kebijakan pemerintah. Bahkan Rizal Ramli tak segan-segan mengklaim dirinya sebagai “Pemimpin Perubahan”. Salah satu aksi nyatanya adalah menolak BBM. Ia pun tidak sungkan meklaim ketidakmampuan duet SBY-JK dalam menghadapi persoalan bangsa.

Melihat gejala yang ada dan fakta yang terjadi di lapangan, dapat dinilai bahwa gerakan-gerakan sejenis seperti yang dilakukan Rizal Ramli akan terus muncul dan terjadi. Klimaks dari gerakan-gerakan tolak SBY ini akan berhenti hingga Pemilu 2009. Selain itu, dapat diprediksikan, tampaknya akan kian banyak elite yang dipersatukan oleh kekecewaan-kekecewaan yang dibuat SBY. Dan, hal ini akan terus mengkristal sampai pemilu tahun 2009.

Namun, ketajaman penilaian publik terhadap gerakan-gerakan tolak SBY cukup penting dimulai dan dididik sejak dini. Kalau tujuan gerakan-gerakan itu hanya sekedar untuk menjegal SBY untuk ikut dalam pemilihan presiden di Pemilu 2009, dapat dipastikan tidak efektif. Apalagi, jika mereka termasuk bagian dari orang yang sakit hati dengan SBY. Sebab, persoalan dan masalah yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya terfokus atas gagalnya janji-janji yang dikampanyekan SBY. Tapi, yang dibutuhkan masyarakat adalah upaya konkret perbaikan kesejahteraan.

Karena itu, gerakan-gerakan yang awalnya bertujuan menolak SBY akan lebih efektif jika merubah diri menjadi gerakan moral yang mengingatkan bahwa ada masalah dalam sistem demokrasi kita. Yaitu, terlalu menekankan kepada sisi prosuderal. Prosedur memang baik, tapi itu saja tidak cukup. Jika tujuannya sebagai gerakan moral maka akan nyata berdampak ke publik luas. Karena akan ditangkap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang murni. Masyarakat akan berpikir bahwa ternyata tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan tersebut masih konsen untuk memperjuangkan demokrasi yang saat ini belum seperti diperjuangkan oleh para pekerja demokrasi.

Sekarang, tugas publik hanya memantau perjalanan gerakan-gerakan yang ‘tampangnya’ menjanjikan perubahan. Karena, gerakan-gerakan seperti itu akan menguat menjelang pemilu karena banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya.
Karena itu, apa pun motivasi gerakan-gerakan tersebut, jika mereka menggunakan momentum pemilu hanya untuk kepentingan sempit, seperti ingin menggembosi kekuatan tertentu, akan sia-sia. Sebagai rakyat, sudah saatnya kita membuka mata dan segera memikirkan apa yang dilakukan gerakan-gerakan tersebut serius memperjuangkan kepentingan rakyat atau tidak. Karena yang dibutuhkan bangsa ini adalah banyaknya tokoh yang bersedia menegakkan kedaulatan rakyat dan kultur politik demokratis melalui kerja-kerja riil mereka sebagai guru bangsa. Bukan sibuk dengan ingin merebut jabatan sebagai Calon Presiden (Capres) ataupun Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Penulis adalah pemerhati politik

(Artikel ini sudah dimuat tanggal 5/9/2008 di harian Mimbar Umum Medan)