Jangan Skeptis Terhadap Suara Etnis Cina?

Jangan Skeptis Terhadap Suara Etnis Cina
Oleh: H. Rahmat Hidayat Nasution, Lc

Hanya tinggal menunggu bulan, Pemilu 2009 akan segera digelar. Ini menjadi pertanda bahwa pertarungan mencari suara rakyat mulai ramai terdengar. Tak heran, jika masing-masing partai pun politik sudah kelihatan mulai sibuk memperebutkan dukungan besar, tak terkecuali mencari dukungan dari etnis Cina. Etnis yang selama ini kerap dianggap seperti anak tiri di negeri ini, terlebih pada masa Orde Baru.

Beberapa partai politik sudah mulai terlihat bersilaturrahmi dengan komunitas Tionghoa. Bahkan, partai yang sebelumnya dikenal sebagai partai berlandaskan keagamaan yang kuat, seperti PKB dan PKS mulai menyatakan membuka diri bagi warga etnis Cina dengan tujuan dapat meraup suara dan, mungkin juga, untuk mengais finansial.

Jika menengok kembali rekam jejak partisipasi etnis Cina pada dua pemilu sebelumnya, terlihat bahwa pada pemilu tahun 1999 komunitas Tionghoa masih tampak malu-malu dan canggung dalam partisipasi politik. Namun, ada tiga partai politik yang didirikan oleh sekelompok etnis Cina. Pertama, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) di bawah pimpinan Nurdin Purnomo (Wu Nengbin), pengusaha travel dan Ketua Yayasan Hakka. Kedua, Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI) dibawah pimpinan Liues Sungkharisma, bendahara KNPI. Dan ketiga, Partai Pembauran Indonesia di bawah pimpinan Jusuf Hamka -pengusaha HPH dan tokoh Bakom – PKB.

Dalam perjalanannya, Partai Pembauran Indonesia ternyata tidak mendapatkan sambutan dan terpaksa harus gugur sebelum berkembang. PARTI pun gagal mengikuti seleksi KPU dan tidak turut berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Hanya PBI yang dapat melenggang dalam Pemilu. Bahkan wakil PBI dari Kalimantan Barat, L.T. Susanto, berhasil terpilih menjadi satu-satunya anggota DPR dari PBI.

Dari ketiga partai tersebut, melahirkan tanggapan bahwa pandangan politik etnis Cina, dapat dikatakan, tidak homogen. Bahkan, etnis Cina cukup heterogen. Hal ini menjadi potret bahwa mereka bukan hanya dipisahkan oleh unsur “totok” dan “peranakan”, tetapi juga oleh asal-usul di daratan Tionghoa (Hokkian, Hakka, Kongfu). Selain itu, belum dari segi agama, ada yang beragama Khonghuchu, Tao, Buddha, Kristen, Katolik bahkan Islam. Padahal, Kendati sama-sama merasakan menjadi korban diskriminasi sosial akibat kebijakan rasis era Orde Baru, tetap saja partai politik yang didirikan berdasarkan ikatan promodial terbukti tidak laku dikalangan etnis Cina. Bahkan, pilihan politik pun tidak bisa diarahkan dalam satu wadah karena kemajemukannya.

Dari peristiwa yang terjadi pada dua pemilu sebelumnya, Memang ada sebagian pakar mulai meragukan suara dan keikutsertaan etnis Cina pada Pemilu 2009, terlebih lagi dengan banyak jumlah partai politik yang ‘bertanding’. Kurangnya sosialiasasi program partai politik, visi dan misi, dan tokoh, juga menjadi isu senter akan terjadinya golongan putih (Golput) dari kalangan etnis Cina. Salah satu yang berpandangan bahwa suara etnis Cina cukup diragukan untuk meramaikan Pemilu 2009 adalah Benny G Setiono, Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).

Menurut hemat penulis, alasan yang dilontarkan beberapa tokoh, termasuk Benny G Setiono, kurang tepat. Bahkan, terkesan terlalu dini dan pesimis dalam menjustifikasi. Hanya berdasarkan hasil dua pemilu sebelumnya dan ditambah dengan kurangnya keikutsertaan etnis Cina di Pilkada beberapa kota besar, lantas dijadikan alasan bahwa suara mereka akan kecil pada Pemilu 2009. Seharusnya, para tokoh yang menilai skeptis pada suara etnis Tionghoa mencoba untuk membuka lembaran-lembaran perjalanan keikutsertaan etnis Cina dalam perpolitikan Indonesia dengan lebih detail dan holistik, bukan berdasarkan ‘sample’ secara umum. Di antaranya, harus melihat secara signifikan keterlibatan mereka dalam politik di negeri ini.

Sungguh, keterlibatan etnis Cina dalam berpolitik di negeri ini sudah sangat tinggi. Buktinya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kristiandi Sanjaya adalah keturunan Cina. Secara logika, tidak mungkin Kristiandi dapat menempati posisi orang nomor dua di Kalimantan Barat jika tidak didukung oleh etnis Tionghoa. Bukti lain yang menunjukkan contoh keterlibatan politik etnis Cina adalah, dalam pemilihan Gubernur Bangka Belitung, Basuki Tjahaya Purnama dan wakil Walikota Singkawang, Hasan Karman. Keduanya diusung oleh Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), partai yang kebanyakan pimpinan cabangnya warga berketurunan Cina.

Jumlah Suara
Barangkali, akan timbul pertanyaan seberapa besar jumlah suara warga etnis Cina yang bakal diperebutkan dalam Pemilu 2009? Jika berdasarkan jumlah penduduk etnis Cina di Indonesia yang berkisar antara tiga hingga empat juta jiwa, dapat dikatakan bahwa jumlah suara mereka sekitar satu atau dua persen.

Oleh Karena itu, meraup suara mereka cukup penting untuk dipertimbangkan. Caranya, dengan memanfaatkan tokoh-tokoh mereka yang sudah menjadi partisan. Selain itu, dengan mendakati para pebisnis. Alasannya, etnis Cina lebih terkenal dengan kepintaran dan kepiawaian mereka dalam berbisnis. Ya, intinya pendekatan secara personal dengan menjadi kolega mereka.

Namun, sangat disayangkan, masih banyak partai politik yang kerap menggunakan sifat paternalistik. Sifat yang kerap menganggap etnis cina sebagai ‘bintang ekonomi’. Sehingga banyak partai politik yang hanya lima tahun sekali menziarahi mereka, lagi-lagi hanya sibuk untuk memperebutkan suara etnis Cina dan sekaligus berharap ketika pulang membawa dana untuk partai.

Karena itu, sudah saatnya partai politik lebih aktif merapatkan diri pada etnis Cina. Kian aktifnya mereka dalam tubuh partai akan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekonomi partai. Lambat laun juga akan memberi pengaruh ekonomi negeri ini. Mari kita jauhkan penilaian skeptis terhadap suara etnis Tionghoa, dan mulailah untuk segara mendekati mereka dengan mengajak bergabung bersama membangun bangsa.

Penulis adalah pemerhati politik dan Guru Islamic International School Darul Ilmi Murni (IIS DIM) dan Mts Swasta Muallimin UNIVA Medan

(Artikel ini sudah dimuat di tabloid Orbit Medan)